Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Menggelikan: Kerugian Montara 5,5 US Dollar, diganti dengan Dana CSR

image 3

Suasana Rapat Koordinasi Kasus Montara dipimpin Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan dihadiri Pemerintah Daerah NTT,Perwakilan Rakyat Korban dan Seluruh KementerianTerkait 15/08/2017.


Jakarta-KoPi| Kerugian sosial ekonomi rakyat Nusa Tenggara Timur akibat meledaknya anjungan minyak Montara di Laut Timor pada 21 Agustus 2009 diperkirakan mencapai 5,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp55 triliun.

Read more...

Saatnya Indonesia rundingkan ulang perbatasan dengan Australia

IMG 20180215 104024 097

Kupang-KoPi| Kesepakatan batas periaran antara Australia dan Timor Leste di Laut Timor yang ditandatangani di markas PBB, New York telah mengakhiri perselisihan panjang kedua negara atas isu ini.

"Saat ini adalah momentum yang paling tepat bagi Indonesia untuk membatalkan seluruh perjanjian perbatasan RI-Australia di Laut Timor dan Laut Arafura".

"Kemudian dirundingkan kembali secara trilateral bersama Timor Leste dengan menggunakan prinsip median line (garis tengah) sebab hukum internasional telah banyak berubah dan kini lebih mendahulukan median line, dan bukan lagi landas kontinen".

"Suka atau tidak Australia harus mengizinkan Indonesia untuk mengklaim hak atas kekayaan minyak dan gas di Laut Timor yang telah dinikmati oleh Australia untuk kepentingan nasional nya".

Hal ini disampaikan Pengemban Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat di Laut Timor,Ferdi Tanoni kepada wartawan di Kupang Rabu,(7/03)

Tanoni,penulis Buku Skandal Laut Timor,Sebuah Barter Politik Ekonomi Jakarta-Canberra (2008) ini dikenal tanpa lelah memperjuangkan perundingan ulang batas perairan RI-Australia di Laut Timor dan Laut Arafura sejak pertengahan tahun 1990’an.

Ia mengatakan , "batas laut Australia dan Indonesia disepakati pada 1972,kemudian pada tahun 1997 (yang belum diratifikasi) itu, sebagian besar batas laut Australia didasarkan pada landas kontinen, yang jauh melampaui batas rata-rata dan sangat dekat dengan garis pantai pulau-pulau Indonesia".

Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982,kata Tanoni misalnya menetapkan bahwa "dimana pantai dua negara berhadapan atau berdekatan satu sama lain, kedua negara tidak berhak untuk memperluas laut teritorialnya melampaui garis pertengahan”.

"Akan tetapi Australia secara licik mempercundangi Indonesia dan menguasai sekitar 85 % wilayah Laut Timor yang kaya raya akan sumber daya mineral termasuk minyak dan gas bumi", tambah nya.

Tanoni,mantan agen imigrasi Australia ini mengatakan bahwa alasan lain yang mendasar untuk dirundingkan kembali batas perairan RI-Australia karena perbatasan baru antara Australia dan Timor Leste menempatkan batas laut nya di titik tengah sehingga akan bertumpang tindih dengan perbatasan yang Ada dengan Indonesiaa

"Atas nama rakyat Indonesia di Timor Barat dan demi hak,harkat,martabat dan kedaulatan NKRI mendesak Pemerintah Indonesia untuk menegosiasikan ulang perbatasa laut kedua Negara segera,tanpa harus ditunda tunda" kata Ferdi Tanoni.

"Kami rakyat Indonesia di Timor Barat sangat menghargai hubungan baik RI-Australia,bahkan bagi kami,selain berdekatan secara geografis ditambah dengan hubungan panjang sejarah masa lalu antara rakyat Timor Barat dan rakyat Australia,sehingga bagi kami Australia bukan saja tetangga terdekat kami,akan tetapi lebih dari itu kami merasa Australia sebagai saudara dan saudari kami"…

Akan tetapi perlakuan Pemerintah Australia terhadap kami yang sangat licik dan curang ini haruslah dihentikan dan Australia harus secara jujur mengembalikan hak-hak kami yang selama ini dinikmati Australia.(Leo).

Read more...

Rakyat desak Menteri LHK cabut gugatan Montara

kupang

Kupang-KoPi| Rakyat korban petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memerintahkan stafnya agar segera mencabut gugatan terhadap perusahaan pencemar Laut Timor yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pencabutan berkas gugatan perkara tersebut harus segera dilakukan sebelum terlambat karena nama tergugat yang dicantumkan didalam berkas gugatan tersebut ternyata salah.

Jika pencantuman nama tergugat saja salah,karena ketidaktahuan atau adanya unsur kesengajaan ,bagaimana lagi dengan isi materi gugatan nya yang masih sangat prematur itu,hal ini ditegaskan Ketua Advokasi Rakyat Korban Montara,Ferdi Tanoni kepada wartawan di Kupang,Selasa (19/12).

Menurut mantan agen imigrasi Australia ini bahwa Pemerintah RI melalui kementerian LHK yang dikoordinasikan oleh Deputy I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengugat perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP Australasia,namun nama tergugat yang digugat salah karena tidak pernah eksis di Australia.

Sebagaimana diketahui,perusahaan asal Thailand PTT Exploration and Production (PTTEP) dan PTTEP Australasia menolak untuk melakukan mediasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kedua perusahaan tersebut merupakan tergugat II dan tergugat I dalam kasus tumpahan miyak Montara di perairan Laut Timor dan berdampak ke Indonesia.

Adapun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah penggugat dalam perkara No. 241/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. Kasus ini telah dijadwalkan masuk agenda mediasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Kuasa hukum tergugat I dan tergugat II Fredrick J. Pinakunary menyatakan menolak hadir dalam mediasi. Hal ini disebabkan pihaknya membantah sebagai pihak yang digugat oleh KLHK.

“Kami bukan pihak dalam gugatan, mengapa kita harus hadir. Logikanya begitu saja,” katanya sebagaimana yang dikutip berbagai media, Minggu (17/12/2107).

Dalam gugatannya, KLHK menuliskan tergugat I yaitu The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA). Sementara itu, tergugat II yakni The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP).

“Itu perusahaan tidak terdaftar baik di Thailand atau Australia,” ujarnya.

Tanoni,penukis Buku Skandal Laut Timor,Sebuah Barter Politik-Ekonomi Jakarta-Canberra ini,membenarkan pernyataan pengacara PTTEP Fredrick J. Pinakunary dan menyatakan bahwa dirinya mengetahui secara pasti bahwa nama tergugat I yang terdaftar secara legal di Australia adalah “PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty.Ltd dengan nomor registrasi CAN 004 210 164,bukan seperti yang tertera didalam gugatan KLHK itu.

Sehubungan dengan hal tersebut atas nama rakyat korban dan Pemerintah Daerah,"saya mendesak Ibu Menteri Siti Nurbaya untuk,memerintahkan kepada staf nya agar SEGERA MENCABUT GUGATAN terhadap perusahaan pencemar Laut Timor tahun 2009 yang salah alamat tersebut.

Selain itu untuk segera berkoordinasi dan bersinergi dengan Rakyat Korban Montara dan Pemerintah Prov.NTT& Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT guna memperbaiki berkas gugatan yang salah itu beserta seluruh isi materi gugatan nya,sebelum diajukan kembali",tegas nya.

Jika gugatan yang jelas-jelas sudah salah alamat ini terus dipaksakan untuk dilanjutkan sesuai arahan/keinginan dari Deputy I Kemenkomar RI Arif Havas Oegroseno, maka akibatnya antara lain akan;

Mengorbankan harga diri dan interes Nasional Bangsa,Negara dan Kedaulatan NKRI,serta mempermalukan nama Pemerintah RI di mata dunia,karna tidak profesional dalam menyusun sebuah gugatan Perdata. Dan,Mengorbankan ratusan ribu jiwa rakyat korban dan Daerah NTT.

Selain itu juga yang paling fatal adalah akan mengacaukan dan sangat berpotensi menggagalkan semua upaya rakyat korban bersama Pemerintah Daerah NTT yang didukung penuh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjaitan yang telah menemukan titik terang (positif) dalam penyelesaian kasus ini.(Jacky)

Read more...
Subscribe to this RSS feed