Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Tafsir politik 2014

Tafsir politik 2014

Oleh: Novri Susan* 

Indonesia tengah berada pada eskalasi konflik politik yang kontensius dari berbagai kelompok kepentingan.Tri Rismaharini, walikota Surabaya, harus menangis di khalayak nasional sebab tak merasa kuat diantara eskalasi konflik politik tersebut. Lawan politiknya menggambarkan Risma sebagai figur yang cengeng, berlebihan, dan sedang memainkan politik pencitraan. Sedangkan pada pojok panggung lainnnya, beberapa elite politik bergairah dalam lomba mendapatkan tiket sebagai kandidat calon presiden dari konvensi Partai Demokrat. Abu Rizal Bakrie (ARB), Surya Paloh, dan Wiranto tiada putus asa mereproduksi iklan politik di berbagai media massa. Pemilu 2014 sungguh menyebabkan tensi politik nasional mencapai derajat didih. Pada derajat didih perpolitikan ini, saya ingin mereintepretasi pada sumber konflik tersebut, yaitu kekuasaan (politik).    

Masalah Kekuasaan

Demokrasi Indonesia walaupun terhitung muda namun masyarakat internasional memberi apresiasi besar. Selain memperlihatkan kemampuan demokrasi sebagai sistem politik yang mampu menjadi mekanisme konflik politik secara damai, pada demokrasi keindonesiaan telah ditemukan dialektika antara nalar politik barat dan Islam. Sayang sekali, berhadapan dengan ujian-ujian tersebut, tidak ada kerjasama konstruktif untuk menyelamatkan demokrasi. Sebaliknya banyak elite politik tengah menciptakan eskalasi konflik politik yang memasukkan Indonesia pada perpetuated transitional of democracy.

Upaya mentransformasi konflik politik menjadi energi menuju penyelesaian masalah bukanlah proses mudah. Sebab selalu ada upaya-upaya yang belum tentu bersepakat terhadap definisi penyelesaiannya. Selalu ada elite-elite politik berjuang hanya untuk kepentingan seksional. Sehingga menjadi penting bagi bangsa ini untuk menjernihkan akar konflik politik. Akar masalah merujuk pada kepetingan dasar yang menjadi tujuan-tujuan setiap kelompok terlibat dalam kontestasi tertentu. Pada sifat alami manusia, Tilly (Dynamics of Contention, 2004) melihat bahwa kekuasaan menjadi kepentingan dominan yang mendorong setiap kelompok untuk mereproduksi strategi dan taktik mencapainya.

Keterlibatan elite-elite politik dalam pilpres adalah demi meraih kekuasaan sebagai rejim negara. Kelompok-kelompok radikalis pun berkepentingan mencapai kekuasaan kekuasaan. Perbedaan mendasarnya, kelompok radikalis tidak pernah mau menggunakan mekanisme politik yang disepakati oleh bangsa ini untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka bisa menggunakan senjata untuk menciptakan teror atau  gerakan separatisme.

Pada konteks pilpres 2014 dan mekanisme demokrasi, penjernihan makna kekuasaan ini perlu didefinisikan lebih dalam dan tidak supertisius (dangkal). Karena ada kecenderungan pendangkalan makna kekuasaan dalam konteks sistem politik demokrasi. Melalui tafsir fenomenologis, dari tindakan dan wacana para kontestan pilpres 2014, kekuasaan didefinisikan sebagai rejim eksekutif (presiden) an sich.

Dari makna ini akibatnya sumber daya kekuasaan menjadi sangat langka. Kelangkaan sumberdaya yang diperebutkan, dalam banyak kasus, mereproduksi tindakan-tindakan kontensius (menyerang) dalam bentuk protes dan aksi membabi buta. Pada pemahaman inilah, meminjam isitlah Tilly (2004) kelompok-kelompok kepentingan terjebak pada dinamika kontensius (Dynamics of Contention) yang disarati oleh logika kalah menang, jaya atau hancur. Jika demikian kondisinya, saat ini Indonesia memang tengah di ambang krisis baru.

Nalar Transendental

Makna kekuasaan dalam sistem demokrasi perlu dikembalikan pada konsep idealnya, dengan mengutip triaspolitika Montesqieu bahwa sumber daya kekuasaan ada pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pokok isunya bukanlah tidak adanya pemahaman dari kelompok-kelompok kepentingan pada triaspolitika tersebut. Namun ada pada  pertanyaan mengapa kekuasaan perlu diperjuangkan?

Triaspolitika montesqieu mendapat tingkat idealnya ketika orientasi perjuangan terhadap kekuasaan adalah untuk kepentingan rakyat. Karena kekuasaan bukan persoalan keuntungan sempit seperti memperkaya dan mendongkrak kewibawaan kelompok sendiri, namun lebih dari itu adalah bagaimana menciptakan kebaikan bersama bangsa (common bonum) melalui kekuasaan demokratis. Nalar ini sebut saja sebagai nalar transendental. Nalar transendental merupakan upaya manusia untuk melewati batas definisi sempit mengenai kepentingan yang sedang diperjuangkan. Sehingga bisa menemukan  common bonnum dalam bentuk jalan keluar dan pemecahan masalah seluruh pihak. 

Nalar transendental dalam konteks eskalasi konflik pilpres bisa mendorong pendefinisian sumber daya kekuasaan tidak hanya pada rejim eksekutif (presiden) namun  juga pada rejim legislatif dan yudikatif. Kelompok-kelompok kepentingan yang tidak berhasil dalam merebut kekuasaan di eksekutif, masih memiliki kesempatan mendapatkan kekuasaan legislatif. Melalui legislatif inilah bisa diciptakan keseimbangan dan dialektika kekuasaan. Secara teoritis hal itu disebut sebagai oposisi politik. Jika sebagian elite politik, dan parpol-parpolnya, tidak berhasil masuk dalam kekuasaan eksekutif, dan lalu bersedia menguasai legislatif maka ’kekuasaan’ memiliki kesempatan untuk menciptakan common bonnum melalui proses dialektika dan keseimbangan penggunaan kekuasaan.

Prosedur demokrasi memang sudah cukup kuat dan mapan, setiap kelompok kepentingan berada dalam aturan main yang jelas. Namun nalar transendental sebagai unsur penting bagi bekerjanya demokrasi untuk menghasilkan common bonnum tampaknya masih absen. Upaya mentransformasi konflik politik bisa dilaksanakan jika nalar transendental menjadi pijakan berpolitik di Indonesia. Tanpanya, ujian demokrasi tidak akan bisa dilewati. Artinya tidak saja demokrasi tidak bisa diselamatan, lebih substansial lagi perdamaian bangsa Indonesia terancam oleh krisis eskalasi konflik dan dinamika kontensius berkepanjangan.

Apakah Prabowo, Gita Wirjawan, Joko Widodo, Tri Rismaharini, Abu Rizal Bakrie, Wiranto, Anies Baswedan, dan para elite politiknya lainnya memiliki nalar transendental? Jawaban ini yang menentukan apakah pemilu 2014 melahirkan kekuasaan yang mengabdi pada kebaikan umum, atau kepada kepentingan seksional semata.

 

*Novri Susan: Sosiolog di Universitas Airlangga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back to top