Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Tabloid Obor Rakyat melanggar banyak aturan hukum

Tabloid Obor Rakyat melanggar banyak aturan hukum

Jakarta-KoPi- Sejak munculnya issu “OBOR RAKYAT” yang menyerupai tabloid atau buletin berisikan artikel yang mendiskreditkan salah satu Capres, telah bergulir berbagai opini dan kontroversi. Terlepas dari permasalahan politik yang telah menggiring berbagai opini, menarik untuk kita telaah hal tersebut dari aspek hukum. Ada beberapa pendapat berkaitan dengan beredarnya artikel “OBOR RAKYAT” , yaitu :

a. Dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena beredar ketika sedang dalam masa kampanye.
b. Pelanggaran terhadap undang – Undang tentang Pers karena menyerupai hasil jurnalistik.
c. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam KUHP atau tindak pidana umum karena berisi tentang suatu pernyataan yang belum tentu benar, tetapi telah menyebabkan terganggunya perasaan atau kenyamanan orang lain.

Terhadap opsi poin a tentu harus melalui mekanisme penegakan hukum terpadu yang diawali oleh peran Bawaslu dalam melakukan penelitian apakah “OBOR RAKYAT” telah melanggar ketentuan Undang - Undang Pilpres. Apabila cukup bukti, maka Bawaslu dapat meneruskan temuannya ke penyidik Polri. Sedangkan poin b dan c merupakan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP (UU RI No 8 Tahun 1981).

Untuk membuat terang terhadap opsi poin b, penyidik tentu memerlukan keterangan ahli atau pihak yang berkompeten yang memiliki pengetahun tentang syarat – syarat suatu produk, dalam hal ini “OBOR RAKYAT” dikategorikan sebagai produk pers atau jurnalisitik. Demikian pula dengan Opsi poin c, penyidik rangka pengumpulan alat bukti juga memerlukan keterangan dari ahli pidana, apakah isi dari “OBOR RAKYAT” telah melanggar ketentuan dalam KUHP.

Namun terlepas dari beberapa opsi tersebut diatas, dalam rangka membuat terang dan menjaga ketertiban pemilu, Polri dalam hal ini Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap beberapa saksi sebagai langkah awal pengumpulan alat bukti. Semoga misteri “OBOR RAKYAT” dapat segera terungkap guna memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. (alf)

Humas Polri

back to top