Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Tabloid Obor Rakyat melanggar banyak aturan hukum

Tabloid Obor Rakyat melanggar banyak aturan hukum

Jakarta-KoPi- Sejak munculnya issu “OBOR RAKYAT” yang menyerupai tabloid atau buletin berisikan artikel yang mendiskreditkan salah satu Capres, telah bergulir berbagai opini dan kontroversi. Terlepas dari permasalahan politik yang telah menggiring berbagai opini, menarik untuk kita telaah hal tersebut dari aspek hukum. Ada beberapa pendapat berkaitan dengan beredarnya artikel “OBOR RAKYAT” , yaitu :

a. Dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena beredar ketika sedang dalam masa kampanye.
b. Pelanggaran terhadap undang – Undang tentang Pers karena menyerupai hasil jurnalistik.
c. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam KUHP atau tindak pidana umum karena berisi tentang suatu pernyataan yang belum tentu benar, tetapi telah menyebabkan terganggunya perasaan atau kenyamanan orang lain.

Terhadap opsi poin a tentu harus melalui mekanisme penegakan hukum terpadu yang diawali oleh peran Bawaslu dalam melakukan penelitian apakah “OBOR RAKYAT” telah melanggar ketentuan Undang - Undang Pilpres. Apabila cukup bukti, maka Bawaslu dapat meneruskan temuannya ke penyidik Polri. Sedangkan poin b dan c merupakan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP (UU RI No 8 Tahun 1981).

Untuk membuat terang terhadap opsi poin b, penyidik tentu memerlukan keterangan ahli atau pihak yang berkompeten yang memiliki pengetahun tentang syarat – syarat suatu produk, dalam hal ini “OBOR RAKYAT” dikategorikan sebagai produk pers atau jurnalisitik. Demikian pula dengan Opsi poin c, penyidik rangka pengumpulan alat bukti juga memerlukan keterangan dari ahli pidana, apakah isi dari “OBOR RAKYAT” telah melanggar ketentuan dalam KUHP.

Namun terlepas dari beberapa opsi tersebut diatas, dalam rangka membuat terang dan menjaga ketertiban pemilu, Polri dalam hal ini Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap beberapa saksi sebagai langkah awal pengumpulan alat bukti. Semoga misteri “OBOR RAKYAT” dapat segera terungkap guna memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. (alf)

Humas Polri

back to top