Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Tabloid Obor Rakyat melanggar banyak aturan hukum

Tabloid Obor Rakyat melanggar banyak aturan hukum

Jakarta-KoPi- Sejak munculnya issu “OBOR RAKYAT” yang menyerupai tabloid atau buletin berisikan artikel yang mendiskreditkan salah satu Capres, telah bergulir berbagai opini dan kontroversi. Terlepas dari permasalahan politik yang telah menggiring berbagai opini, menarik untuk kita telaah hal tersebut dari aspek hukum. Ada beberapa pendapat berkaitan dengan beredarnya artikel “OBOR RAKYAT” , yaitu :

a. Dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena beredar ketika sedang dalam masa kampanye.
b. Pelanggaran terhadap undang – Undang tentang Pers karena menyerupai hasil jurnalistik.
c. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam KUHP atau tindak pidana umum karena berisi tentang suatu pernyataan yang belum tentu benar, tetapi telah menyebabkan terganggunya perasaan atau kenyamanan orang lain.

Terhadap opsi poin a tentu harus melalui mekanisme penegakan hukum terpadu yang diawali oleh peran Bawaslu dalam melakukan penelitian apakah “OBOR RAKYAT” telah melanggar ketentuan Undang - Undang Pilpres. Apabila cukup bukti, maka Bawaslu dapat meneruskan temuannya ke penyidik Polri. Sedangkan poin b dan c merupakan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP (UU RI No 8 Tahun 1981).

Untuk membuat terang terhadap opsi poin b, penyidik tentu memerlukan keterangan ahli atau pihak yang berkompeten yang memiliki pengetahun tentang syarat – syarat suatu produk, dalam hal ini “OBOR RAKYAT” dikategorikan sebagai produk pers atau jurnalisitik. Demikian pula dengan Opsi poin c, penyidik rangka pengumpulan alat bukti juga memerlukan keterangan dari ahli pidana, apakah isi dari “OBOR RAKYAT” telah melanggar ketentuan dalam KUHP.

Namun terlepas dari beberapa opsi tersebut diatas, dalam rangka membuat terang dan menjaga ketertiban pemilu, Polri dalam hal ini Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap beberapa saksi sebagai langkah awal pengumpulan alat bukti. Semoga misteri “OBOR RAKYAT” dapat segera terungkap guna memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. (alf)

Humas Polri

back to top