Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Tabloid Obor Rakyat melanggar banyak aturan hukum

Tabloid Obor Rakyat melanggar banyak aturan hukum

Jakarta-KoPi- Sejak munculnya issu “OBOR RAKYAT” yang menyerupai tabloid atau buletin berisikan artikel yang mendiskreditkan salah satu Capres, telah bergulir berbagai opini dan kontroversi. Terlepas dari permasalahan politik yang telah menggiring berbagai opini, menarik untuk kita telaah hal tersebut dari aspek hukum. Ada beberapa pendapat berkaitan dengan beredarnya artikel “OBOR RAKYAT” , yaitu :

a. Dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena beredar ketika sedang dalam masa kampanye.
b. Pelanggaran terhadap undang – Undang tentang Pers karena menyerupai hasil jurnalistik.
c. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam KUHP atau tindak pidana umum karena berisi tentang suatu pernyataan yang belum tentu benar, tetapi telah menyebabkan terganggunya perasaan atau kenyamanan orang lain.

Terhadap opsi poin a tentu harus melalui mekanisme penegakan hukum terpadu yang diawali oleh peran Bawaslu dalam melakukan penelitian apakah “OBOR RAKYAT” telah melanggar ketentuan Undang - Undang Pilpres. Apabila cukup bukti, maka Bawaslu dapat meneruskan temuannya ke penyidik Polri. Sedangkan poin b dan c merupakan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP (UU RI No 8 Tahun 1981).

Untuk membuat terang terhadap opsi poin b, penyidik tentu memerlukan keterangan ahli atau pihak yang berkompeten yang memiliki pengetahun tentang syarat – syarat suatu produk, dalam hal ini “OBOR RAKYAT” dikategorikan sebagai produk pers atau jurnalisitik. Demikian pula dengan Opsi poin c, penyidik rangka pengumpulan alat bukti juga memerlukan keterangan dari ahli pidana, apakah isi dari “OBOR RAKYAT” telah melanggar ketentuan dalam KUHP.

Namun terlepas dari beberapa opsi tersebut diatas, dalam rangka membuat terang dan menjaga ketertiban pemilu, Polri dalam hal ini Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap beberapa saksi sebagai langkah awal pengumpulan alat bukti. Semoga misteri “OBOR RAKYAT” dapat segera terungkap guna memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. (alf)

Humas Polri

back to top