Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

“Sudah cukuplah Pak Jokowi dengan komunikasi atraktif”

“Sudah cukuplah Pak Jokowi dengan komunikasi atraktif”
Surabaya – KoPi | Pemerintah telah mencabut Perpres No 39 Tahun 2015 tentang Kenaikan Tunjangan Uang Muka Pembelian Mobil Pejabat Negara. Namun perpres tersebut menunjukkan buruknya manajemen komunikasi organisasi di Istana Negara.
 

Pengamat Komunikasi Politik Suko Widodo mengatakan peristiwa ini lahir karena Jokowi kurang mampu membagi tugas dengan bawahannya. Hingga menjelang 6 bulan pemerintahannya, Jokowi masih disibukkan oleh hiruk pikuk politik di luar istana. 

“Itu menunjukkan internal manajemen pemerintahan Jokowi ada mekanisme yang belum terbangun dengan baik. Jokowi terlalu banyak melakukan komunikasi eksternal dalam rangka konsolidasi politik, akibatnya kebijakan internal dibobol. Ini sungguh peristiwa yang memalukan bagi pemerintah karena menunjukkan tidak solidnya manajemen,” ungkap Suko.

Suko berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi Jokowi untuk lebih banyak berbagi peran dengan bawahannya. “Sudah cukuplah bagi Pak Jokowi dengan komunikasi atraktifnya. Sudah saatnya ia berbagi tugas agar ia bisa mendorong substansi pikiran-pikirannya pada jajaran pemerintahan di bawahnya,” pesan Suko.

Komunikasi atraktif yang dimaksud Suko adalah kebiasaan blusukan Jokowi. Menurutnya, pengambilan keputusan tidak perlu dilakukan dengan melihat langsung fakta di lapangan. “Kalau terus-terusan berada di lapangan, di mana tugas Dirjen dan Gubernur? Kalau harus terus menerus blusukan, artinya Jokowi gagal melakukan komunikasi dengan Gubernur, Dirjen, dan perangjkat lain,” tukas Suko.

back to top