Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Standar ganda tes keperawanan polwan

Wiwik Afifah, Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Timur Wiwik Afifah, Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Timur
Surabaya – KoPi. Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Timur Wiwik Afifah menilai tes keperawanan yang dilakukan pad calon polwan merupakan bentuk standar ganda. Menurutnya, masyarakat selalu membuat suatu ukuran, yang ternyata ukuran itu bias dan hanya diberlakukan pada satu pihak.
 

“Kenapa hanya perempuan? Karena lagi-lagi perempuan diposisikan sebagai penjaga moral. Harus punya kelakuan yang baik, menjaga keluarga yang baik, stigma yang baik itu yang terus dilekatkan pada perempuan,” terangnya pada KoPi Selasa (25/11).

Tapi perlakuan itu tidak diberikan pada laki-laki. Masyarakat melihat yang disebut laki-laki hebat dan macho itu adalah penakluk wanita. “Ini persoalan standar ganda. Itu yang tidak fair. Perempuan diposisikan sebagai penjaga moral. Padahal bicara moral bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi juga laki-laki,” lanjut dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya ini.

Wiwik mempertanyakan tujuan dilakukannya tes tersebut. Entah tes itu disebut tes kesehatan atau apa pun, tapi kalau ditujukan untuk mendiskriminasikan, merendahkan martabat, atau menimbulkan trauma, tidak boleh diteruskan. 

“Apa pentingnya tes itu bagi polwan? Sudah sekarang calon polwan yang dicari itu harus cantik, lalu harus perawan. Kalau tes itu membuat trauma, maka harus diubah,” tegasnya.

Wiwik menambahkan, jika tes itu dimaksudkan untuk memanusiakan manusia, seharusnya tidak memposisikan perempuan itu pada posisi tidak terlindungi. Harusnya Polri justru menjaga kemartabatan agar calon polwan nyaman, terlindungi, dan memiliki masa depan.

“Kalau tes kesehatan menunjukkan ada robek pada selaput dara, lalu mau apa? Jika calon polwan pernah mengalami kekerasan seksual, apakah ia tidak berhak menjadi polwan? Ini adalah hak atas pekerjaan. Hak itu tidak boleh dibenturkan dengan hak kesehatan reproduksi,” tukas Wiwik lagi.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

 

back to top