Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Standar ganda tes keperawanan polwan

Wiwik Afifah, Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Timur Wiwik Afifah, Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Timur
Surabaya – KoPi. Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Timur Wiwik Afifah menilai tes keperawanan yang dilakukan pad calon polwan merupakan bentuk standar ganda. Menurutnya, masyarakat selalu membuat suatu ukuran, yang ternyata ukuran itu bias dan hanya diberlakukan pada satu pihak.
 

“Kenapa hanya perempuan? Karena lagi-lagi perempuan diposisikan sebagai penjaga moral. Harus punya kelakuan yang baik, menjaga keluarga yang baik, stigma yang baik itu yang terus dilekatkan pada perempuan,” terangnya pada KoPi Selasa (25/11).

Tapi perlakuan itu tidak diberikan pada laki-laki. Masyarakat melihat yang disebut laki-laki hebat dan macho itu adalah penakluk wanita. “Ini persoalan standar ganda. Itu yang tidak fair. Perempuan diposisikan sebagai penjaga moral. Padahal bicara moral bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi juga laki-laki,” lanjut dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya ini.

Wiwik mempertanyakan tujuan dilakukannya tes tersebut. Entah tes itu disebut tes kesehatan atau apa pun, tapi kalau ditujukan untuk mendiskriminasikan, merendahkan martabat, atau menimbulkan trauma, tidak boleh diteruskan. 

“Apa pentingnya tes itu bagi polwan? Sudah sekarang calon polwan yang dicari itu harus cantik, lalu harus perawan. Kalau tes itu membuat trauma, maka harus diubah,” tegasnya.

Wiwik menambahkan, jika tes itu dimaksudkan untuk memanusiakan manusia, seharusnya tidak memposisikan perempuan itu pada posisi tidak terlindungi. Harusnya Polri justru menjaga kemartabatan agar calon polwan nyaman, terlindungi, dan memiliki masa depan.

“Kalau tes kesehatan menunjukkan ada robek pada selaput dara, lalu mau apa? Jika calon polwan pernah mengalami kekerasan seksual, apakah ia tidak berhak menjadi polwan? Ini adalah hak atas pekerjaan. Hak itu tidak boleh dibenturkan dengan hak kesehatan reproduksi,” tukas Wiwik lagi.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

 

back to top