Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Sosiolog UNAIR serukan perusahaan pembunuh Salim untuk hengkang

Sosiolog UNAIR serukan perusahaan pembunuh Salim untuk hengkang
Surabaya-KoPi| Kematian Salim Kancil pada Sabtu (26/9) menuai kecaman dari masyarakat. Petani yang merupakan aktivis penolakan penambangan pasir ilegal di Lumajang Jawa Timur ini tewas setelah sekumpulan orang memukulinya dengan kayu dan batu.

Diduga, pihak yang melatarbelakangi pembunuhan Salim adalah PT Indo Modern Mining Sejahtera. Perusahaan tersebut melakukan banyak pertambangan ilegal di wilayah galian C.

Sosiolog Universitas Airlangga, Novri Susan menyebutkan bahwa kasus yang terjadi pada Salim merupakan bentuk kekacauan konflik agraria di Indonesia. Novri menuturkan bahwa konflik agraria melibatkan beberapa aktor di dalamnya.

“Aktor pertama adalah masyarakat yang telah bermukim lama di daerah tersebut, kedua, adalah pihak mining, perusahaannya. Tentunya ada keterlibatan pemerintah dalam memberikan kebijakan kepada perusahaan, sehingga pemerintah menjadi aktor ketiga” ujar dosen sosiologi konflik kepada KoPi Senin (29/9).

Novri menyayangkan pemerintah dalam kegagalan mengelola konflik yang terjadi di Indonesia. Melihat bagaimana Indonesia menjunjung tinggi nilai demokrasi, peran masyarakat dalam penentu kebijakan merupakan salah satu elemen yang kesetaraannya sama dengan pemerintah itu sendiri.

“Di tingkat lokal kabupaten, pemerintah tidak menyediakan ruang dialog untuk menegosiasikan keputusan atas kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sehingga kebijakan dan regulasi yang tercipta akan mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Sedangkan bagi pemerintah perlawanan tersebut dianggap kriminal karena melawan legalitas kebijakan,” ujar penulis buku Negara Gagal Mengelola Konflik tersebut.

Kematian Salim merupakan korban atas kegagalan pemerintah dalam mengelola konflik agraria. Mafia-mafia yang terlibat di dalamnya harus segera diberi sanksi tegas agar tidak memunculkan konflik lainnya.

“Ini sudah sangat keterlaluan, sanksinya pemerintah harus cabut surat ijin perusahaan tersebut. Artinya Perusahaan tersebut harus hengkang dari sana!,” tuturnya.

Novri juga mendesak pemerintah untuk segera membentuk kelembagaan yang bisa mengatur mekanisme pengelolaan konflik dan penyelesaian konflik berbasis kesetaraan. Mengingat, masih ada 15 konflik sumber daya alam di Jawa Timur. |Labibah

back to top