Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Soal JHT, ABY buruh Jogja siap mogok

baju merah : Kirnadi baju merah : Kirnadi

Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja. untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko sosial dan ekonomi bag tenaga kerja. Namun agaknya dengan perubahan PP No 46/2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) membawa dampak buruk bagi nasib tenaga kerja.

Jogjakarta-KoPi| Mulai 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi. Namun buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) menyambut kecewa pemberlakuan produk kesejahteraan ini.

Para buruh menilai kebijakan Presiden Joko Widodo mengubah aturan pencairan jaminan hari tua (JHT) dari 5 tahun 1 bulan menjadi minimal 10 tahun tidak mensejahterakan buruh.  Pasalnya jangka waktu mendapatkan JHT ( Jaminan Hari Tua) terlalu lama bagi buruh pensiun.

Menurut Sekretaris Jenderal ABY Kirnadi jaminan dan JHT dalam prosesnya tidak melibatkan aliansi buruh untuk memberikan aspirasinya. Presiden Joko Widodo lebih banyak menampung aspirasi pengusaha dalam merumuskannya.

Alpanya kehadiran aliansi buruh berimbas pada kebijakan yang tidak memihak kaum buruh. Hal itu nampak dari perhitungan JHT hanya 3%, perhitungan total selama 15-20 tahun dengan upah rata-rata gaji 2-3 juta, buruh hanya mendapat JHT sebesaR Rp 300.000- Rp 400. 000.

“Buruh mengusulkan iuran itu minimal 8% hingga bisa naik 15 %, kalau naik ini teman-tmean buruh ini akan sejahtera. Kalau kita bandingkan JHT kita ini paling rendah daripada negara-negara ASEAN lainnya”, papar Kirnadi saat konferensi pers di kantor DPRD DIY pukul 10.00.

Kirnadi juga menyatakan siap aksi mogok bila pemerintah tidak memberikan respon positif terhadap tuntutan buruh.
|Winda Efanur FS|

back to top