Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Sisa tiga partai yang menolak revisi UU KPK

Sisa tiga partai yang menolak revisi UU KPK

Jogjakarta-KoPi| Arus untuk merevisi UU KPK semakin deras. Hingga tersisa tiga partai di parlemen yang menolak revisi yakni Partai Demokrat, PKS dan Gerindra. Ketua Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM, Zainal Arifin Mochtar mengapresiasi sikap ketiga partai tersebut menolak revisi UU KPK. Terlepas dari motif politik apapun ketiga partai tersebut dianggap melindungi keutuhan KPK.

"Kekuatan mereka (ketiga partai) sangat kecil (dibandingkan yang pro- revisi UU KPK)," jelas Zainal saat konferensi pers di kantor PUKAT UGM pada Jumat tanggal 12 Februari 2016.

Menurut Zainal hari Jumat ini(12/2), rapat paripurna tentang revisi KPK akan berlangsung. Zainal berharap rapat tersebut gagal dilaksanakan. "Saya berharap paripurnanya tidak jadi,"tegas Zainal.

Sementara peneliti PUKAT UGM, Hifdzil Alim mengatakan revisis RUU KPK sarat kepentingan politik. Menurut pengamatannya, ketika dengung wacana revisis UU KPK muncul pertama kali Partai PDIP Perjuangan berada di garda depan untuk menolak. Sementara Partai Gerindra paling santer mendukung wacana revisi tersebut.

"Kini situasi berbalik, PDIP Perjuangan justru mendorong revisi UU KPK, Gerindra yang paling di depan menolak,"kata Hifdzil Alim.

Pada 19 Juni 2015 Presiden Joko Widodo melalui Taufiqurrahman Ruki menyatakan membatalkan rencana pemerintah membahas revisi UU KPK. Tanggal 2 Desember 2015 Presiden Joko Widodo menyatakan revisi UU KPK untuk memperkuat bukan untuk memperlemah. Kini mulai 1 Februari 2016, Badan Legislasi DPR RI mulai membahas revisi UU KPK. |Winda Efanur FS|

back to top