Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Sikap kritis SBY atas rencana dana aspirasi DPR RI Rp. 20 milyar

Sikap kritis SBY atas rencana dana aspirasi DPR RI Rp. 20 milyar

KoPi| Mantan presiden dua periode Susilo Bambang Yudhoyono, melalui twitternya, Senin (15/6)memberikan pandangan kritisnya terhadap polemik rencana pemberian Dana Aspirasi setiap anggota DPR RI sebesar Rp. 20 milyar pertahun.


Saat ini sedang diperdebatkan gagasan dan rencana pemberian Dana Aspirasi kpd setiap anggota DPR RI sebesar Rp 20 milyar pertahun, tulis SBY pada mulanya.

Sebagai seorang yang pernah mengelola APBN selama 10 tah dan kini sbg pimpinan Partai Demokrat, saya ingin sampaikan pandangan saya.

Gagasan pemberian dana aspirasi tsb dimaksudkan agar setiap anggota DPR dapat berkontribusi nyata bagi pembangunan di dapilnya.

Namun, ada 5 hal yg harus dikritisi & diuji atas ide dana aspirasi itu. Terutama terkait dgn sistem, "governance" & aturan main.

(1) Bagaimana meletakkan "titipan" dana 20 milyar tsb dlm sistem APBN & APBD, agar klop & tak bertentangan dgn rencana eksekutif.Ingat, APBN direncanakan & disiapkan dgn proses "dari atas & dari bawah" secara terpadu, bertahap & berlanjut. Di mana masuknya?Bagaimana jika usulan program yg gunakan dana aspirasi itu tidak cocok & bertentangan dgn prioritas & rencana pemda setempat.

(2) Bagaimana menjamin penggunaan dana tsb tidak tumpang tindih dgn anggaran daerah & yg diinginkan oleh DPRD prov, kab & kota?

(3) Kalau anggota DPR RI punya dana aspirasi, bagaimana dg anggota DPRD Prov, Kab & Kota yg dinilai lebih tahu & lebih dekat ke dapil?Kalau mereka juga dapat dana aspirasi, betapa besar dana APBN & APBD yg tidak "ditangan" eksekutif dlm perencanaannya.Betapa rumit & kompleksnya perencanaan pembangunan, karena masing-masing pihak punya keinginan & rencananya sendiri.

(4) Kalau anggota DPR punya "jatah & kewenangan" utk tentukan sendiri proyek & anggarannya,lantas apa bedanya eksekutif & legislatif?

(5) Bagaimana akuntabilitas & pengawasan dana aspirasi itu, sekalipun dana itu tidak "dipegang" sendiri oleh anggota DPR?Di era pemerintahan yg saya pimpin, saya tidak setuju penggunaan dana aspirasi tsb karena ke 5 hal itu belum jelas & belum klop.

Saya menyarankan, agar DPR & Pemerintah cermat & tidak gegabah ambil keputusan. Jangan salah & jangan merusak sistem.Tidakkah saat ini fokus & prioritas pemerintah & DPR justru atasi perlambatan ekonomi dgn segala dampaknya thd kehidupan masyarakat?

back to top