Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Sikap 'Granad' terhadap status tanah SG dan PAG

Sikap 'Granad' terhadap status tanah SG dan PAG

Jogjakarta-KoPi| Pernyataan Sultan HB X yang menyatakan di Jogjakarta tidak ada tanah negara, ternyata mendapat perlawanan dari beberapa masyarakat. Hal ini berhubungan dengan adanya kepemilikan tanah di Jogjakarta yang terbagi menjadi dua, yakni Sultan Ground ( SG) dan Pakualaman Ground (PAG).

Lambat laun sengketa tanah semakin banyak mencuat, dari mulai persoalan kekancingan lima PKL Gondomanan, Magersari hingga mega proyek pasir besi, yang kesemua sengketa tersebut bersinggungan dengan SG atau PAG.

Menurut simpatisan Granad (Gerakan Anti Diskriminasi) pernyataan gubernur tersebut perlu diluruskan karena bisa mengganggu tata negara di Indonesia. Hal tersebut berseberangan dengan merujuk pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tentang sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakat. Serta Undang-Undang pokok Agraria memposisikan negara sebagai peguasa hak.

“Tanah negara itu bukan tanah yang dimiliki oleh negara tapi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Tanah yang dikuasai itu oleh hak guna, hak pakai dan hak milik,” jelasnya saat konferensi pers pukul 18. 00 WIB.

Atas keyakinan ini, Granad telah mengirimkan surat kepada presiden Joko Widodo tentang status tanah SG dan PAG Jogjakarta. Surat ini pun memiliki tembusan kepada DPRD DIY. Selebihnya surat ini bisa menjadi pertimbangan penyusunan Raperdais.

Dalam soal tanah ini Sekjen Granad, Kus Antoro mempertanyakan bukti kepemilikan sertifikat pada klaim tanah SG dan PAG.

“Kalau Gubernur bilang di DIY tidak ada tanah negara hanya tanah kasultanan kenapa ada inventarisasi tanah SG dan PA Negara. NKRI mengadakan inventarisasi, sebabnya tanah yang tidak bersertifikat itu tanah negara,” jelas Kus. |Winda Efanur FS|

back to top