Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Sikap 'Granad' terhadap status tanah SG dan PAG

Sikap 'Granad' terhadap status tanah SG dan PAG

Jogjakarta-KoPi| Pernyataan Sultan HB X yang menyatakan di Jogjakarta tidak ada tanah negara, ternyata mendapat perlawanan dari beberapa masyarakat. Hal ini berhubungan dengan adanya kepemilikan tanah di Jogjakarta yang terbagi menjadi dua, yakni Sultan Ground ( SG) dan Pakualaman Ground (PAG).

Lambat laun sengketa tanah semakin banyak mencuat, dari mulai persoalan kekancingan lima PKL Gondomanan, Magersari hingga mega proyek pasir besi, yang kesemua sengketa tersebut bersinggungan dengan SG atau PAG.

Menurut simpatisan Granad (Gerakan Anti Diskriminasi) pernyataan gubernur tersebut perlu diluruskan karena bisa mengganggu tata negara di Indonesia. Hal tersebut berseberangan dengan merujuk pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tentang sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakat. Serta Undang-Undang pokok Agraria memposisikan negara sebagai peguasa hak.

“Tanah negara itu bukan tanah yang dimiliki oleh negara tapi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Tanah yang dikuasai itu oleh hak guna, hak pakai dan hak milik,” jelasnya saat konferensi pers pukul 18. 00 WIB.

Atas keyakinan ini, Granad telah mengirimkan surat kepada presiden Joko Widodo tentang status tanah SG dan PAG Jogjakarta. Surat ini pun memiliki tembusan kepada DPRD DIY. Selebihnya surat ini bisa menjadi pertimbangan penyusunan Raperdais.

Dalam soal tanah ini Sekjen Granad, Kus Antoro mempertanyakan bukti kepemilikan sertifikat pada klaim tanah SG dan PAG.

“Kalau Gubernur bilang di DIY tidak ada tanah negara hanya tanah kasultanan kenapa ada inventarisasi tanah SG dan PA Negara. NKRI mengadakan inventarisasi, sebabnya tanah yang tidak bersertifikat itu tanah negara,” jelas Kus. |Winda Efanur FS|

back to top