Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Sikap 'Granad' terhadap status tanah SG dan PAG

Sikap 'Granad' terhadap status tanah SG dan PAG

Jogjakarta-KoPi| Pernyataan Sultan HB X yang menyatakan di Jogjakarta tidak ada tanah negara, ternyata mendapat perlawanan dari beberapa masyarakat. Hal ini berhubungan dengan adanya kepemilikan tanah di Jogjakarta yang terbagi menjadi dua, yakni Sultan Ground ( SG) dan Pakualaman Ground (PAG).

Lambat laun sengketa tanah semakin banyak mencuat, dari mulai persoalan kekancingan lima PKL Gondomanan, Magersari hingga mega proyek pasir besi, yang kesemua sengketa tersebut bersinggungan dengan SG atau PAG.

Menurut simpatisan Granad (Gerakan Anti Diskriminasi) pernyataan gubernur tersebut perlu diluruskan karena bisa mengganggu tata negara di Indonesia. Hal tersebut berseberangan dengan merujuk pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tentang sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakat. Serta Undang-Undang pokok Agraria memposisikan negara sebagai peguasa hak.

“Tanah negara itu bukan tanah yang dimiliki oleh negara tapi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Tanah yang dikuasai itu oleh hak guna, hak pakai dan hak milik,” jelasnya saat konferensi pers pukul 18. 00 WIB.

Atas keyakinan ini, Granad telah mengirimkan surat kepada presiden Joko Widodo tentang status tanah SG dan PAG Jogjakarta. Surat ini pun memiliki tembusan kepada DPRD DIY. Selebihnya surat ini bisa menjadi pertimbangan penyusunan Raperdais.

Dalam soal tanah ini Sekjen Granad, Kus Antoro mempertanyakan bukti kepemilikan sertifikat pada klaim tanah SG dan PAG.

“Kalau Gubernur bilang di DIY tidak ada tanah negara hanya tanah kasultanan kenapa ada inventarisasi tanah SG dan PA Negara. NKRI mengadakan inventarisasi, sebabnya tanah yang tidak bersertifikat itu tanah negara,” jelas Kus. |Winda Efanur FS|

back to top