Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Sidang pertama tahun 2016, DPRD Jatim akan fokuskan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja

Sidang pertama tahun 2016, DPRD Jatim akan fokuskan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja
Surabaya-KoPi| Tahun 2016 ini ditandai dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Demi melindungi tenaga kerja lokal dari serbuan tenaga kerja asing, DPRD Jawa Timur akan memprioritaskan pembahasan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja pada sidang pertama 2016.

Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur Suli Daim mengatakan, saat ini Jawa Timur belum memiliki regulasi yang melindungi tenaga kerja lokal. "Karenanya, aturan mengenai perlindungan tenaga kerja harus segera dibuat. Jika tidak, tenaga kerja lokal hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri," tegasnya.

Suli menyebutkan, saat ini jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Jawa Timur sudah mencapai 14 ribu orang. Di sisi lain, ada kekhawatiran pada tahun 2016 ini akan semakin banyak PHK karena banyak pengusaha yang melakukan efisiensi setelah kenaikan UMK.

"Pengusaha juga mengancam akan mempekerjakan tenaga kerja asing, khususnya dari China, karena mereka mau digaji di bawah UMK. Kalau tidak ada regulasi tegas, kami khawatir Jatim akan diserbu tenaga kerja asing," ungkap politisi asal Fraksi PAN tersebut.

Sebenarnya, MEA mengatur bahwa hanya tenaga kerja asing dari 8 sektor yang bisa bebas bekerja di negara-negara ASEAN. Delapan sektor tersebut adalah akuntansi, teknik, survei, arsitektur, keperawatan, kesehatan, perawatan gigi, dan pariwisata. 

"Namun, faktanya masih banyak perusahaan yang merekrut tenaga kerja asing di luar sektor tersebut. Karena itu kami akan minta Disnakertransduk Jatim untuk membuat laporan terkait kualifikasi tenaga kerja asing,"ucap Suli.

back to top