Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Siaran Pers YLKI : Langkah Mundur, Jika Pemprov DKI Menerapkan Sistem Ganjil Genap!

Siaran Pers YLKI : Langkah Mundur, Jika Pemprov DKI Menerapkan Sistem Ganjil Genap!

Dari sisi efektivitas, bisa dipahami jika Pemprov DKI menghapuskan sistem three in one. Apalagi kemudian three in one berdampak negatif, dengan munculnya joki. Three in one terbukti tidak efektif mengatasi kemacetan lalu-lintas di Jakarta secara komprehensif.

Namun adalah suatu langkah mundur jika dihapuskannya three in one, akan digantikan dengan sistem ganjil genap. Alasan secara teknis; 1. Pengawasan akan sangat sulit, kecuali dibantu dengan teknologi.

Akibatnya potensi pelanggarannya sangat tinggi dan bisa menimbulkan “damai di tempat” dengan oknum kepolisian; dan,

2. Akan terjadi patgulipat plat nomor polisi, baik via pemalsuan atau bahkan “bisnis” plat nomor polisi antara oknum polisi dengan oknum konsumen, khususnya bagi warga yang memiliki mobil lebih dari satu;

3. Penerapan ganjil genap secara makro ekonomi justru bisa mereduksi pertumbuhan ekonomi, karena menghambat mobilitas warga.

Wacana penerapan ganjil genap juga menunjukkan adanya kegamangan Pemprov DKI mengatasi kemacetan di Jakarta. Hare gene masih gamang mengatasi kemacetan di Jakarta??? Aneh bin ajaib! Ada apa? Patut dicurigai ada kepentingan ekonomi jangka pendek untuk menguntungkan pihak tertentu!!

Sudahlah, terapkan ERP (Electronic Road Pricing) yang sudah jelas dan tegas regulasinya, baik di level UU, PP, dan Perda. Kurang apalagi sih? Sementara sistem ganjil genap tidak punya sandaran regulasi yang kuat. Hare gene kok masih dengan sistem coba-coba untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Alamaaak…

Jadi, silakan sistem three in one dihapus. Tapi harus digantikan dengan sistem pengendalian lalu lintas yang lebih kuat: ERP! Jangan berwacana dengan sistem ganjil genap, apalagi diterapkan. Itu sistem yang sudah usang, langkah mundur!

back to top