Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Siaran Pers YLKI : Langkah Mundur, Jika Pemprov DKI Menerapkan Sistem Ganjil Genap!

Siaran Pers YLKI : Langkah Mundur, Jika Pemprov DKI Menerapkan Sistem Ganjil Genap!

Dari sisi efektivitas, bisa dipahami jika Pemprov DKI menghapuskan sistem three in one. Apalagi kemudian three in one berdampak negatif, dengan munculnya joki. Three in one terbukti tidak efektif mengatasi kemacetan lalu-lintas di Jakarta secara komprehensif.

Namun adalah suatu langkah mundur jika dihapuskannya three in one, akan digantikan dengan sistem ganjil genap. Alasan secara teknis; 1. Pengawasan akan sangat sulit, kecuali dibantu dengan teknologi.

Akibatnya potensi pelanggarannya sangat tinggi dan bisa menimbulkan “damai di tempat” dengan oknum kepolisian; dan,

2. Akan terjadi patgulipat plat nomor polisi, baik via pemalsuan atau bahkan “bisnis” plat nomor polisi antara oknum polisi dengan oknum konsumen, khususnya bagi warga yang memiliki mobil lebih dari satu;

3. Penerapan ganjil genap secara makro ekonomi justru bisa mereduksi pertumbuhan ekonomi, karena menghambat mobilitas warga.

Wacana penerapan ganjil genap juga menunjukkan adanya kegamangan Pemprov DKI mengatasi kemacetan di Jakarta. Hare gene masih gamang mengatasi kemacetan di Jakarta??? Aneh bin ajaib! Ada apa? Patut dicurigai ada kepentingan ekonomi jangka pendek untuk menguntungkan pihak tertentu!!

Sudahlah, terapkan ERP (Electronic Road Pricing) yang sudah jelas dan tegas regulasinya, baik di level UU, PP, dan Perda. Kurang apalagi sih? Sementara sistem ganjil genap tidak punya sandaran regulasi yang kuat. Hare gene kok masih dengan sistem coba-coba untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Alamaaak…

Jadi, silakan sistem three in one dihapus. Tapi harus digantikan dengan sistem pengendalian lalu lintas yang lebih kuat: ERP! Jangan berwacana dengan sistem ganjil genap, apalagi diterapkan. Itu sistem yang sudah usang, langkah mundur!

back to top