Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Sebaiknya ada, rotasi tenaga pendidikan dari kota ke desa

Sebaiknya ada, rotasi tenaga pendidikan dari kota ke desa

Jogjakarta-KoPi| Ibarat mengurai benang kusut yang sulit ditemukan ujung dan pangkalnya, begitulah gambaran pendidikan di Indonesia. Dari tahun ke tahun reformasi pendidikan yang terjadi entah dari segi tenaga pendidik, kurikulum, hingga sekolah masih sebatas tambal sulam.

Belum lagi perbaikan terjadi pada tataran permukaan saja, tidak tuntas ke akar persoalan. Sehingga terjadi tumpang tindih antara persoalan satu dengan yang lain.

Aktivis pendidikan Eko Prasetyo mengkritisi pendidikan Indonesia saat ini hanya berjalan di tempat. Akar permasalahan terletak pada kesalahan pemahaman pemerintah, untuk memajukan pendidikan.

Menurut Eko pemerintah belum mampu memetakan permasalahan pendidikan. Terbukti, sejak awal pemerintah telah salah start menerapkan kebijakan. Semua kebijakan pemerintah mengarusutama pada anggaran. Landasan kebijakan anggaran ini, salah satunya program dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah).

“Pemerintah mengganggap persoalan pendidikan selesai dengan anggaran, padahal kebutuhan sekolah tidak sebatas anggaran,” papar Eko.

Terlihat pada beberapa kasus, pemberian insentif dana berdasarkan pemilihan pihak Dinas Pendidikan. “Pihak Dinas (Dinas Pendidikan) hanya mengambil proposal sekolah yang kompetitif (bantuan dinas).”

Selain itu penerapan kebijakan berbasis anggaran rawan terjadi permasalahan baru. Seperti tidak tepat sasaran dan penyelewangan. Sehingga menyebabkan guru lebih sibuk mengurus dana daripada kualitas peserta didik.
“Guru sibuk dengan pengelolaan dana, daripada ngurusin muridnya,” imbuhnya.

Pemerataan tenaga pendidikan

Penyebaran tenaga pendidik di Indonesia masih mengumpul di pusat. Guru-guru lebih suka bekerja di wilayah kota daripada terpencil. Secara internal perilaku ketidak profesionalitasan guru menghambat kemajuan pendidikan.

Alhasil, banyak ditemui sekolah kekurangan guru terutama di daerah terpencil yang justru membutuhkan banyak dukungan.

Untuk menangani kekurangan tenaga pendidik. Eko prasetyo menawarkan metode rotasi guru. Rotasi guru berlaku untuk wilayah regional. Sistemnya sekolah maju dalam satu kabupaten memindahkan gurunya ke sekolah terpencil.

“Guru-guru SD N Ungaran (yang unggul di kota Jogja) isinya orang yang terbaik, kenapa tidak dirotasi gurunya dirotasi ke sekolah terpencil, (sebagai) bentuk pengabdian mereka,” usul Eko.

Kerjasama lebih lanjut dengan membangun sekolah binaan. Sekolah maju membina sekolah tertinggal. Terjadi gotong-royong dan kerjasama antar sekolah negeri untuk maju bersama.

Selain itu dengan membangun kerjasama antara sekolah dengan perguruan tinggi. Dinas Pendidikan berperan menjembatani sekolah dengan PT. Praktek pengabdian mahasiswa hampir mirip dengan KKN.

“Kebijakan Dinas Pendidikan mengalokasikan mahasiswa ke sekolah tertinggal, baik KKN dan pelatihan tapi harus ada tanggung jawab akademis ke sekolah,” pungkas Eko. |Winda Efanur FS |Frenda Yentin|

back to top