Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

SBY: Konflik KPK-Polri, Perlu Ada Penataan Konstitusi

SBY: Konflik KPK-Polri, Perlu Ada Penataan Konstitusi
Surabaya – KoPi| Mantan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara terhadap konflik antara KPK dan Polri. SBY menyebut bahwa kedua institusi tersebut merupakan salah satu pemegang kekuasaan di Indonesia. Karena itu, ia meminta kedua institusi tersebut bersikap cermat dan amanah.
 

“Pemilik kekuasaan bukan hanya presiden, tetapi juga berlaku bagi siapa saja yang memegang kekuasaan. Hal itu juga sama pada lembaga lain,” kata SBY (10/2) di Surabaya.

SBY saat itu berpidato dalam acara pengukuhan mahasiswa baru Universitas Airlangga program Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor. Di hadapan 500-an mahasiswa baru, SBY menyampaikan kuliah umum berjudul “Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Relasinya dengan Politik Nasional”.

Ia mengingatkan bahwa KPK dan Kepolisian masing-masing adalah pemegang kekuasaan, dan karena itu sering mendapat godaan penyalahgunaan kekuasaan. “Hendaknya kekuasaan tersebut digunakan secara cermat, adil, amanah, tidak gegabah, dan bertanggungjawab agar tidak merusak rasa keadilan,” ucap Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

SBY merasa perlu adanya peninjauan atau penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia sekarang ini. Hal itu karena sering timbulnya perselisihan antar lembaga-lembaga negara yang berada dalam satu wilayah fungsi, tugas, dan tanggungjawab, misalnya antara Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK, atau antara MA, MK, dan Komisi Yudisial.

“Untuk itu, perlu ada kesepakatan apakah UU dan konstitusi yang mengatur lembaga-lembaga tersebut sudah benar atau memang perlu ditata kembali,” ujar lulusan Akabri tahun 1973 itu.

Namun, SBY berpesan agar masyarakat tidak buru-buru menghakimi permintaan perubahan sistem ketatanegaraan tersebut sebagai upaya pelemahan lembaga tertentu. “Jika ada yang menginginkan perubahan atau peninjauan kembali mengenai sistem ketatanegaraan jangan lantas buru-buru dihakimi sebagai tidak reformis, atau hanya akan merusak ketatanegaraan, atau dianggap sebagai pelemahan lembaga tertentu,” pesan SBY.

 

back to top