Menu
Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Prev Next

SBY: Konflik KPK-Polri, Perlu Ada Penataan Konstitusi

SBY: Konflik KPK-Polri, Perlu Ada Penataan Konstitusi
Surabaya – KoPi| Mantan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara terhadap konflik antara KPK dan Polri. SBY menyebut bahwa kedua institusi tersebut merupakan salah satu pemegang kekuasaan di Indonesia. Karena itu, ia meminta kedua institusi tersebut bersikap cermat dan amanah.
 

“Pemilik kekuasaan bukan hanya presiden, tetapi juga berlaku bagi siapa saja yang memegang kekuasaan. Hal itu juga sama pada lembaga lain,” kata SBY (10/2) di Surabaya.

SBY saat itu berpidato dalam acara pengukuhan mahasiswa baru Universitas Airlangga program Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor. Di hadapan 500-an mahasiswa baru, SBY menyampaikan kuliah umum berjudul “Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Relasinya dengan Politik Nasional”.

Ia mengingatkan bahwa KPK dan Kepolisian masing-masing adalah pemegang kekuasaan, dan karena itu sering mendapat godaan penyalahgunaan kekuasaan. “Hendaknya kekuasaan tersebut digunakan secara cermat, adil, amanah, tidak gegabah, dan bertanggungjawab agar tidak merusak rasa keadilan,” ucap Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

SBY merasa perlu adanya peninjauan atau penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia sekarang ini. Hal itu karena sering timbulnya perselisihan antar lembaga-lembaga negara yang berada dalam satu wilayah fungsi, tugas, dan tanggungjawab, misalnya antara Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK, atau antara MA, MK, dan Komisi Yudisial.

“Untuk itu, perlu ada kesepakatan apakah UU dan konstitusi yang mengatur lembaga-lembaga tersebut sudah benar atau memang perlu ditata kembali,” ujar lulusan Akabri tahun 1973 itu.

Namun, SBY berpesan agar masyarakat tidak buru-buru menghakimi permintaan perubahan sistem ketatanegaraan tersebut sebagai upaya pelemahan lembaga tertentu. “Jika ada yang menginginkan perubahan atau peninjauan kembali mengenai sistem ketatanegaraan jangan lantas buru-buru dihakimi sebagai tidak reformis, atau hanya akan merusak ketatanegaraan, atau dianggap sebagai pelemahan lembaga tertentu,” pesan SBY.

 

back to top