Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

SBY: Konflik KPK-Polri, Perlu Ada Penataan Konstitusi

SBY: Konflik KPK-Polri, Perlu Ada Penataan Konstitusi
Surabaya – KoPi| Mantan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara terhadap konflik antara KPK dan Polri. SBY menyebut bahwa kedua institusi tersebut merupakan salah satu pemegang kekuasaan di Indonesia. Karena itu, ia meminta kedua institusi tersebut bersikap cermat dan amanah.
 

“Pemilik kekuasaan bukan hanya presiden, tetapi juga berlaku bagi siapa saja yang memegang kekuasaan. Hal itu juga sama pada lembaga lain,” kata SBY (10/2) di Surabaya.

SBY saat itu berpidato dalam acara pengukuhan mahasiswa baru Universitas Airlangga program Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor. Di hadapan 500-an mahasiswa baru, SBY menyampaikan kuliah umum berjudul “Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Relasinya dengan Politik Nasional”.

Ia mengingatkan bahwa KPK dan Kepolisian masing-masing adalah pemegang kekuasaan, dan karena itu sering mendapat godaan penyalahgunaan kekuasaan. “Hendaknya kekuasaan tersebut digunakan secara cermat, adil, amanah, tidak gegabah, dan bertanggungjawab agar tidak merusak rasa keadilan,” ucap Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

SBY merasa perlu adanya peninjauan atau penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia sekarang ini. Hal itu karena sering timbulnya perselisihan antar lembaga-lembaga negara yang berada dalam satu wilayah fungsi, tugas, dan tanggungjawab, misalnya antara Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK, atau antara MA, MK, dan Komisi Yudisial.

“Untuk itu, perlu ada kesepakatan apakah UU dan konstitusi yang mengatur lembaga-lembaga tersebut sudah benar atau memang perlu ditata kembali,” ujar lulusan Akabri tahun 1973 itu.

Namun, SBY berpesan agar masyarakat tidak buru-buru menghakimi permintaan perubahan sistem ketatanegaraan tersebut sebagai upaya pelemahan lembaga tertentu. “Jika ada yang menginginkan perubahan atau peninjauan kembali mengenai sistem ketatanegaraan jangan lantas buru-buru dihakimi sebagai tidak reformis, atau hanya akan merusak ketatanegaraan, atau dianggap sebagai pelemahan lembaga tertentu,” pesan SBY.

 

back to top