Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Satu petani bisa kok gugat pemerintah

Photo by Nundang Rundagi Photo by Nundang Rundagi

Tidak berjalannya UU Perlintan No 19 Tahun 2013 itu telah memaksa IHCS dan asosiasi penelitian menyiapkan kuda-kuda guna menggugat pemerintah daerah terhadap mandulnya UU Perlintan No 19 Tahun 2013 ini. 

Menurut pakar Hukum Tata Negara UGM Andi Sandi, TT. SH. WM, Sebuah Undang-undang dibuat dengan landasan, prinsip sosiologis. yaitu objek yang diatur itu, sehari-harinya seperti apa realnya seperti misal saya membuat pembatasan kendaraan di jalan thamrin.

Kedua ada prinsip filosofis yaitu objek dilihat dari tujuannya sepeti apa. Negara harus mengkalkulasi, apakah benar dibutuhan perturan yang mengatur objek tadi. Karena undang-undang tidak berlaku sehari tapi terus menerus. Makanya harus benar-benar dilihat urgensinya.

Bila sebuah undang-undang dibuat tanpa partispasi masyarakat petani. hal itu tetap sah dari aspek hukum. Karena menurut amanat UUD 1945, yang membuat undang-undang DPR dan Presiden.

Terkait ancaman IHCS menggugat pemerintah, Andi memberikan lampu hijau paslanya jangankan menunggu kuota 10 petani untuk menggugat seorang petani juga bisa maju ke MK

“Dalam pasal 107 UU Perlintan No 19 Tahun 2013, mewajibkan pemerintah harus sudah melaksanakan dalam waktu telatnya dua tahun setelah diundangkan (6 Agustus 2013)”, jelas Andi.

Tetapi Andi menyarankan sebelum maslah bergulir ke meja MK, lebih baik dimusyawarahkan bersama pihak bertikai. 

 

back to top