Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Satu petani bisa kok gugat pemerintah

Photo by Nundang Rundagi Photo by Nundang Rundagi

Tidak berjalannya UU Perlintan No 19 Tahun 2013 itu telah memaksa IHCS dan asosiasi penelitian menyiapkan kuda-kuda guna menggugat pemerintah daerah terhadap mandulnya UU Perlintan No 19 Tahun 2013 ini. 

Menurut pakar Hukum Tata Negara UGM Andi Sandi, TT. SH. WM, Sebuah Undang-undang dibuat dengan landasan, prinsip sosiologis. yaitu objek yang diatur itu, sehari-harinya seperti apa realnya seperti misal saya membuat pembatasan kendaraan di jalan thamrin.

Kedua ada prinsip filosofis yaitu objek dilihat dari tujuannya sepeti apa. Negara harus mengkalkulasi, apakah benar dibutuhan perturan yang mengatur objek tadi. Karena undang-undang tidak berlaku sehari tapi terus menerus. Makanya harus benar-benar dilihat urgensinya.

Bila sebuah undang-undang dibuat tanpa partispasi masyarakat petani. hal itu tetap sah dari aspek hukum. Karena menurut amanat UUD 1945, yang membuat undang-undang DPR dan Presiden.

Terkait ancaman IHCS menggugat pemerintah, Andi memberikan lampu hijau paslanya jangankan menunggu kuota 10 petani untuk menggugat seorang petani juga bisa maju ke MK

“Dalam pasal 107 UU Perlintan No 19 Tahun 2013, mewajibkan pemerintah harus sudah melaksanakan dalam waktu telatnya dua tahun setelah diundangkan (6 Agustus 2013)”, jelas Andi.

Tetapi Andi menyarankan sebelum maslah bergulir ke meja MK, lebih baik dimusyawarahkan bersama pihak bertikai. 

 

back to top