Menu
Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Prev Next

RUU Pemilu, beras, Perpu Ormas dinilai upaya pengalihan isu Hak Angket

RUU Pemilu, beras, Perpu Ormas dinilai upaya pengalihan isu Hak Angket

Sleman-KoPi|Dorongan dan dukungan kepada KPK semakin hari semakin meningkat,namun demikian akhir-akhir ini isu terkait pelemahan KPK lewat hak angket mulai meredup. Komunitas AntiKorupsi (Komutasi) UAJY melihat adanya pengalihan isu untuk melupakan hak angket.

Dosen pidana Fakultas Hukum UAJY sekaligus pembina Komutasi, Caesar mengatakan beberapa hari ini isu hak angket perlahan tergantikan dengan munculnya isu lainnya seperti Perpu Ormas, Beras, hingga Ruu permilu.

"Dengan memunculkan isu-isu baru maka isu hak angket perlahan semakin menghilang digantikan permasalahan baru-baru ini seperti ruu pemilu,"ujarnya di Gedung FH UAJY,Kamis (26/7)

Ia menerangkan kemunculan isu-isu ini dapat dimungkinkan sebagai salah satu upaya politik dalam melupakan hak angket KPk oleh DPR. Pasalnya hak angket ini dinilainya sebagai kebijakan yang sarat akan kepentingan pribadi.

Caesar menuturkan kepentingan ini diawali dengan munculnya E-KTP lalu diikuti Hak Angket DPR. Hak untuk menginvestigasi inilah yang dinilainya sebagai kepentingan pribadi DPR sebagai upaya menghalang-halangi langkah KPK dalam menyelesaikan kasus E-KTP.

Langkah pelemahan KPK semakin kuat dengan munculnya Panitia Khusus dari DPR yang akan mengawal Hak Angket.

"Ini proyek rancangan orang-orang di DPR,mereka(DPR) risih dengan upaya KPK menyelidiki mereka. Dilihat dari situ permasahan ini sudah penuh dengan nama dan politik,Hak angket ini harus dilupakan,"katanya.

Meski demikian Caesar tidak menuduh sepenuhnya isu baru sebagai upaya penghilangan jejak kasus hak angket,ia menekankan hak angket ini adalah masalah serius konstitusi di Indonesia. Sehingga ia sangat mengkhawatirkan jika hak angket akan terlupakan dan masalah konstitusi di Indonesia tidak akan pernah selesai.

Lewat Komutasi, ia menyuarakan kepada semua mahasiswa dan penggiat anti korupsi agar tidak melupakan kasus hak angket. Komutasi UAJY menyatakan akan mendukung penuh upaya penguatan KPK dan menolak hak angket.

Komutasi juga berharap kepada KPK layaknya agar membenahi diri baik itu sebelum atau pun sebelum kasus ini selesai.Ketua Komutasi,Timothy menimpali KPK setidaknya mulai menyelesaikan kasus-kasus yang belum terselesaikan dan mengurangi popularitasnya di media massa.


"Kami meminta KPK untuk mengurangi pernyataan-pernyataan yang tidak perlu dinyatakan dalam media massa. Misalnya KPK ingin menangkap seorang tersangka ,menurut hemat kami ,KPK tidak perlu mengungkapkan hal itu di media massa ,namun cukup dengan KPK bekerja saja,"pungkasnya.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top