Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

RUU Agama "Lindungi semua keyakinan"

RUU Agama "Lindungi semua keyakinan"

Jakarta-KoPi-Pemerintah Indonesia mengatakan sedang menyiapkan undang-undang baru untuk melindungi rakyat dari semua agama di Indonesia yang bermayoritas beragama Islam terbesar di dunia ini.

Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin, mengatakan bahwa hal itu merupakan respon tindak lanjut dari banyaknya konflik agama yang berpotensi mengganggu bangsa. Draft yang sedang dikerjakan akan mengatur persyaratan yang berkisar dari membangun rumah ibadah untuk menyebarkan atau penyiaran ajaran agama apapun. Dia menekankan bahwa draft termasuk perlindungan bagi semua warga negara, baik yang minoritas maupun yang mayoritas.

“Inti dari tuntutan untuk perlindungan semua agama adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, sebagai yang tercantum dalam konstitusi, yaitu kebebasan beragama dan menjalankan agama yang mereka pilih,” kata Syaifuddin.

Pemerintah berencana untuk memperkenalkan rancangan undang-undang pada awal 2015. Menteri mengatakan undang-undang itu akan menggantikan undang-undang 1965 yang banyak mempertimbangkan hal-hal yang ketinggalan jaman. Bonar Tigor Naipospos, wakil ketua Institusi Setara, sebuah kelompok mengenai HAM setempat, mengatakan dia berharap RUU itu akan mencakup rincian tindakan pemerintah yang harus diambil untuk melindungi pengikut dari semua agama.

“Tanpa menentukan langka-langkah perlindungan dari negara, diskriminasi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama akan selalu terjadi pada rakyat,” kata Naipospos. “Tingkat perlindungan oleh pemerintah perlu diperhitungkan.”

Menurut Institusi Setara, rekor 222 kasus pelanggatan terhadap kebebasan beragama terjadi pada tahun 2013. Berita tentang rencana undang-undang yang diikuti pengumuman pekan lalu bahwa pengikut dari agama lain selain agama-agama yang resmi diakui oleh pemerintah tidak harus memilih salah satu dari enam kolom agama pada KTP.

Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, mengatakan perubahan itu diperlukan karena ketentuan agama pilihan menyebabkan banyak orang Indonesia menghindari pembuatan KTP.

Enam agama yang diakui secara resmi di Indonesia adalah Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu. |voanews.com|Deby Rahmayanti|

back to top