Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Rumah Sakit Mendapat Sorotan Komnas HAM

Komisioner Komnas HAM, Nur Khoiron membeberkan hasil temuannya terkait pantaun terhadap kelompok rentan Komisioner Komnas HAM, Nur Khoiron membeberkan hasil temuannya terkait pantaun terhadap kelompok rentan

Surabaya-KoPi. Demi melindungi hak konstitusional setiap warga negara, Komnas HAM pada Pemilihan Presiden kali ini melakukan pemantauan, khususnya pada beberapa kelompok rentan.

Kelompok rentan menjadi fokus karena dalam sejarah pemilu Indonesia, kelompok-kelompok ini seringkali tidak terakomodasi hak-hak konstitusionalnya. Pada pilres ini, difokuskan pada 3 kelompok rentan, antara lain: rumah sakit, rumah tahanan dan penyandang difabilitas.

Di Jawa Timur, Komnas HAM melakukan pantauan di tiga lokasi, yaitu di Surabaya, Malang dan Bangkalan.

Tujuan dari pemantauan kali ini sebagai upaya melihat bagaimana rekomendasi yang diberikan Komnas HAM, baik kepada KPU PUsat maupun KPUD ditindaklanjuti secara positif atau sebaliknya.

Nur Khoiron, Komisioner Komnas HAM menjelaskan saat konferensi pers bahwa, dari ketiga kelompok tersebut, kelompok rentan yang paling banyak menghilangkan hak konstituional adalah rumah sakit. KPU gagal mengantisipasi hal ini.

ia mencontohkan salah satu rumah sakit DR. Soetomo, kurang dari 10% DPT saja yang bisa menyalurkan hak pilihnya.

"Di Dr. Soetomo terdapat 1800 orang yang memiliki hak pilih. pada saat hari pemungutan suara hanya difasilitasi oleh lima TPS yang berada di sekitar rumah sakit dengan jumlah suara yang masing-masing TPS kurang dari 100 surat suara." katanya

Akibat ketidaksiapan KPU mengantisipasi jumlah pemilih S tersebut, sempat terjadi keributan.

hal ini dikarenakan banyak orang yang tidak bisa menggunakan hak suaranyapadahal sudah diumumkan oleh petugas rumah sakit bahwa pemilik hak suara yang ada di sekitar rumah sakit,  didirikan TPS, namun pada hari H surat suara tidak mampu memenuhi kapasitas pemilih.

hal ini rupanya tidak hanya terjadi di RS DR. Soetomo saja, namun juga terjadi di beberapa rumah sakit yang menjadi pantauan Komnas HAM. RKZ, William Booth, RSAL DR. Ramelan juga tidak tersedia TPS yang mampu menampung pemilih yang berada di rumah sakit.

Iamensinyalir bahwa KPU mengabaikan rekomendasi dari Komnas HAm terkait pantauan yang dilakukan dalam pelaksaan pileg pada april lalu.


"Secara nasional ,rekomendasi komnas HAM, khususnya terkait dengan pemberian hak konstitusional warga kita di rumah sakit tidak terakomodasi, hanya tidak lebih dari 10%. Dan kalau kita jumlah secara nasional bisa jutaan jumlah mereka. Ini baru temuan di Jawa Timur, kita akan angkat temuan kami di nasional" pungkasnya.

 

 

Nora

back to top