Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Ruang gelap dalam kontestasi politik

Ruang gelap dalam kontestasi politik

Agar kepemerintahan daerah memiliki kelola politik baik, salah satu syarat utama adalah kehadiran elite politik transformasional. Elite politik yang menjadikan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi sebagai fondasi kelola politik.



Oleh: Novri Susan (Sosiolog Universitas Airlangga)


Pilkada serentak memiliki arti sebagai hadirnya perubahan kelola politik pada tingkat daerah. Kelola politik adalah faktor fundamental dari terwujud atau tidak terwujudnya mandat konstitusi, yaitu mandat dalam mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Kelola politik yang baik menciptakan kemungkinan besar terwujudnya mandat konstitusi yang mana masyarakat mendapatkan keadilan sosial, kesejahteraan, serta perdamaian. Agar kepemerintahan daerah memiliki kelola politik baik, salah satu syarat utama adalah kehadiran elite politik transformasional. Elite politik yang menjadikan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi sebagai fondasi kelola politik. Sayangnya, saat ini daerah-daerah Indonesia masih belum surplus elite transformasional.

Kelola Politik

Para elite pemenang pilkada, nantinya, adalah para pengelola politik di kepemerintahan daerah masing-masing. Kelola politik merupakan proses praktik keseharian mengorganisasi sumber daya dan menciptakan kebijakan-kebijakan publik. Proses tersebut mengacu pada kerangka legal (struktur) dan nilai subyektif (aktor).

Kerangka legal bersumber dari berbagai regulasi yang memberi kewenangan, serta kewajiban, para elite dalam struktur politik kepemerintahan. Sedangkan nilai subyektif merupakan keyakinan atau ideologi para elite dalam menjalankan kekuasaan. Praktik kelola politik secara sosiologi politik seringkali merupakan, meminjam istilah Pierre Bordieu, interplay antara kerangka legal dan nilai subyektif; yaitu hubungan saling mempengaruhi sehingga tercipta berbagai praktik kebijakan tertentu.

Kerangka legal secara ideal didesain untuk merealisasikan kepentingan umum. Akan tetapi kebijakan-kebijakan berorientasi pada kepentingan umum juga menjadi tergantung pada nilai subyektif elite dalam struktur kepemimpinan politik. Elite dengan nilai subyektif, ideologi, berbasis nilai kerakyatan, keadilan dan kemanusiaan memiliki kecenderungan menciptakan interplay elite yang transformasional. Artinya praktik-praktik kebijakan tidak akan merugikan hajat hidup orang banyak, atau menguntungkan hanya segelintir elite bersama jejaringnya. Interplay elite transformasional akan bekerja keras menciptakan kebijakan yang pro kepentingan masyarakat luas.

Sebaliknya nilai subyektif yang sarat oleh ketamakan, menghalalkan pencurian harta negara, serta ketidakpedulian terhadap derita orang banyak, akan menciptakan interplay yang non-transformasional. Praktik kelola politik dari interplay non trasformasional lebih sarat oleh korupsi, ketidakadilan, sampai kekerasan terhadap rakyat.

Sejak KPK berdiri, telah ada lima puluh enam kepala daerah terbuikan atas kasus praktik korupsi. Sampai tahun 2015 ini, hampir tiga ratus kepala daerah menjadi tersangka korupsi. Pada wilayah-wilayah kekuasaan para kepala daerah tersangka korupsi, biasanya ditandai oleh buruknya kualitas infrastruktur, pelayanan publik, serta perekonomian. Hal ini menjadi penanda bahwa pilkada-pilkada sebelumnya, banyak menghasilkan elite-elite yang tidak transformasional.

Penjaringan Elite

Tahun ini segera dilaksanakan pilkada serentak pada tingkat provinsi dan kabupaten kota. Pilkada adalah medan kontestasi politik dengan seperangkat aturan main yang tidak memiliki saringan otomatis bagi terlahirnya elite transformasional. Dua model elite tersebut di atas akan sama-sama memiliki kesempatan bertarung memenangkan pilkada. Oleh karenanya, masyarakat harus memiliki kapasitas kultural berdemokrasi untuk melakukan penyaringan para elite.

Idealnya, masyarakat dalam demokrasi yang telah dewasa (matured democracy) memiliki kemampuan melakukan penyaringan para elite dengan penggunaaan nalar kritis. Proses penyaringan berdasar nalar kritis dimulai dari kesediaan melepaskan ikatan-ikatan primordial. Termasuk ikatan etnisitas, ras, atau kekerabatan. Ikatan primordial digantikan oleh relasi terbuka non-dominatif yang memungkinkan berlangsungnya evaluasi-evaluasi terhadap kapasitas elite dalam kelola politik.

Relasi terbuka non-dominatif akan menciptakan refleksi masyarakat secara mandiri terhadap para elite dalam kontestasi pilkada. Berbagai refleksi tentang evaluasi kapasitas elite akan menjadi diskursus di ruang-ruang publik. Diskursus tersebut merupakan saringan yang sangat rapat bagi masyarakat untuk menemukan elite transformasional. Akan tetapi prasyaratnya ikatan-ikatan primordial harus dilepaskan. Tidak jarang, elite model non transformasional tetap dipilih karena membabi butanya ikatan kekerabatan atau etnisitas.

Fakta sosial ikatan-ikatan primordial cenderung direproduksi secara massal dan habis-habisan terutama oleh elite-elite model non transformasional. Citra dan kata-kata diniatkan untuk mengeskalasi perasaan anti etnisitas atau keagamaan. Sedangkan diskursus dari model elite transformasional, akan menghindari reproduksi isu primordialisme.

Sesungguhnya, praktik pengeskalasian isu primordialisme menjadi cara paling mudah untuk menilai model elite. Elit transformasional mengedepankan diskursus kemanusiaan, keadilan sosial, sampai anti kekerasan. Elite model ini, bersama jejaring pendukungnya, tidak akan menjadikan primordialisme sebagai ujung tombak diskursus di ruang publik. Sebaliknya, elite non transformasional sering memilih praktik pengeskalasian isu primordialisme.

Masyarakat Indonesia memiliki ekspektasi bahwa pilkada serentak bisa melahirkan elite-elite transformasional. Model elite yang mempraktikkan kelola politik berbasis pada kepentingan umum. Oleh sebab itu, pada gilirannya tantangan pilkada serentak bukan hanya mekanisme atau prosedur penjaringan elite secara formal oleh KPU.

Tantangan tersebut juga berkaitan dengan bagaimana berlangsung penjaringan elite dengan penggunaan budaya demokrasi yang dewasa. Penyelenggara pilkada, KPU, memiliki peran sangat sebagai bagian dari lembaga yang ikut membangun kedewasaan demokrasi masyarakat. Salah satunya, KPU perlu ikut mereproduksi wacana pentingnya konsep relasi terbuka non dominatif dalam pilkada.

back to top