Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Ribuan penerima beasiswa Supersemar terancam Drop Out

Ribuan penerima beasiswa Supersemar terancam Drop Out

Kasus hukum Yayasan Supersemar menuju titik. Nasib ribuan mahasiswa penerima beasiswanya pun di ujung tanduk. Banyak yang kuatir akan terjadi drop out bila beasiswa dibekukan. Satu-satunya cara menyelamatkan, adalah melepas hak tanggung jawab Yayasan Supersemar.

Jogjkarta-KoPi| Proses hukum Yayasan Supersemar masih berjalan. Sidang Aanmaning atau penentuan eksekusi terhadap Yayasan Supersemar akan diputuskan pada tanggal 20 Januari mendatang. Padahal awalnya dijadwalkan pada 23 Desember 2015, dan 6 Januari 2016. Hal ini mengkuatirkan banyak pihak, terutama penerima beasiswa.

Menurut Wasekjen Keluarga Besar Alumni Penerima Beasiswa Supersemar, Agus Riyanto, eksekusi aset Yayasan Supersemar jelas merugikan mahasiswa penerima beasiswa Supersemar. Sudah puluhan tahun lamanya yayasan mencerdaskan putra bangsa. Serta ratusan cendekiawan dan founding father tercetak berkat Yayasan Supersemar.

"Mahasiswa benar-benar marah, bantuan (Yayasan Supersemar) bisa membantu keluarga kurang mampu untuk bisa belajar, prestasi makin tinggi dan baik. Yayasan Supersemar memberikan mereka berkarir semua, seperti alumni Yayasan menjadi orang besar seperti Prof. Mahfud MD, dan Mensesneg, Prof. Pratikno,"jelas Agus saat dihubungi melalui telepon pada tanggal 12 Januari 2016.

Melihat kontribusi yang besar Yayasan Supersemar terhadap bangsa, Agus memandang negara tidak boleh tergesa-gesa mengeksekusi aset yayasan. Namun negara harus menimbang jasa yayasan terhadap anak bangsa. Serta keberlanjutan nasib para penerima beasiswa yayasan. Mengingat hingga kini ada 17.000 mahasiswa dan pelajar bergantung pada beasiswa Supersemar.

Sementara salah satu penerima beasiswa supersemar, Edo menjelaskan gabungan mahasiswa penerima beasiswa dan alumni hingga kini terus menggalakkan dukungan terhadap Yayasan Supersemar. Dukungan berupa petisi dan clash action.

"Beasiswa sangat membantu kami, untuk biaya kuliah. Sekarang kan sistemnya UKT atau Uang Kuliah Tunggal agak mahal,"jelas mahasiswa asal Universitas Diponegoro, Semarang tersebut.

Pandangan Hukum

Menurut Dosen Departemen Hukum Perdata UGM, Taufiq El Rahman, negara bisa berperan ganda sebagai aktor dalam kasus penyitaan aset yayasan Supersemar.

Pertama negara secara legal mengambil aset yayasan. Tanggung jawab yayasan membayar kerugian negara sebesar 4,4 triliun rupiah.

Merujuk kitab Undang-undang Perdata Pasal 1131 KUH Perdata, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

"Penyitaan aset yayasan itu sah dilakukan, itu putusan sudah incracht," jelas Taufiq saat ditemui di FH UGM pada tanggal 14 Desember 2016.

Kedua, dengan mempertimbangkan sumbangsih yayasan dan nasib penerima beasiswa. Negara bisa melepaskan hak baik separuh maupun keseluruhan. Dalam arti negara memutus bersalah yayasan, tindak lanjutnya mengampuni yayasan. Negara menganggap selesai pembayaran yayasan.

"Sangat mungkin bagi negara, angka 4,4 triliun itu kecil (ketika negara menerapkan kebijakan pelepasan hak)," kata Taufiq.

Namun Taufiq meyakini penerapan kebijakan pelepasan hak itu akan mengundang pertentangan dari banyak kalangan karena dianggap meloloskan Yayasan Supersemar dari tanggung jawabnya. "Terlepas dari akan timbulnya pertentangan nanti, Taufiq menegaskan untuk menimbang nasib penerima beasiswa melalui 'win-win solution' dengan pelepasan hak." |Winda Efanur FS|

back to top