Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Revisi UU KPK 'ngawur', tidak ada landasan filosofi

Revisi UU KPK 'ngawur', tidak ada landasan filosofi

Jogjakarta-KoPi| Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi ( PUKAT), Hifdzil Alim menolak keras atas usulan DPR mengenai revisi UU Nomor 30 tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Penolakan tertuju pada pasal 5 darft usulan tersebut menyebutkan umur KPK hanya 12 tahun.

Hifdzil Alim memandang usulan DPR tersebut tidak memiliki landasan filosofi yang jelas. Pembatasan umur KPK 12 tahun ini asal saja dibuat oleh DPR. Padahal syarat dalam membuat UU tersebut harus memiliki tujuan yang jelas.

“DPR dapat disangka ngawur menentukan umur KPK, memang dari mana mereka dapat angka itu juga gak ada penjelasan yang lengkap dari DPR,” jelas Hifdzil Alim melalui WA pukul 10.51 Wib.

Saat ini usulan revisi UU KPK telah masuk dalam prolegnas DPR RI tahun 2015. Selagi masih berbentuk rancangan, Hifdzil mendesak DPR RI untuk menarik ngawur tersebut.

“ Karena ini masih draf yang bisa dilakukan adalah legislatif review. Mendesak DPR menarik usulan ngawur itu,” kata Hifdzil.

Dalam hal ini, Hifdzil juga mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi pada fraksi-fraksi yang mengusulkan adanya revisi UU KPK tersebut. “Jelas sekali ( belum ada komitmen tegas partai),”.

Secara terpisah Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menanggapi bahwa usulan revsisi KPK tentang masa KPK 12 tahun masih menjadi bahasan.

“itu masih sagat mentah ( usulan 12 tahun),” kata Fadli Zon seusai acara GOPAC di Jogjakarta (8/9).

Fadli menambahkan saat ini Indonesia masih membutuhkan peran KPK serta penguatannya. Dengan adanya usulan revisi juga bisa menjadi celah untuk memperkuat KPK.

“Saya kira kita masih membutuhkan KPK, dan penguatan dari KPK, tapi kita juga memerlukan revisi untuk beberapa hal, selama itu dalam rangka memperkuat peran KPK,” ungkap Fadli Zon. |Winda Efanur FS|

back to top