Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Revisi UU KPK 'ngawur', tidak ada landasan filosofi

Revisi UU KPK 'ngawur', tidak ada landasan filosofi

Jogjakarta-KoPi| Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi ( PUKAT), Hifdzil Alim menolak keras atas usulan DPR mengenai revisi UU Nomor 30 tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Penolakan tertuju pada pasal 5 darft usulan tersebut menyebutkan umur KPK hanya 12 tahun.

Hifdzil Alim memandang usulan DPR tersebut tidak memiliki landasan filosofi yang jelas. Pembatasan umur KPK 12 tahun ini asal saja dibuat oleh DPR. Padahal syarat dalam membuat UU tersebut harus memiliki tujuan yang jelas.

“DPR dapat disangka ngawur menentukan umur KPK, memang dari mana mereka dapat angka itu juga gak ada penjelasan yang lengkap dari DPR,” jelas Hifdzil Alim melalui WA pukul 10.51 Wib.

Saat ini usulan revisi UU KPK telah masuk dalam prolegnas DPR RI tahun 2015. Selagi masih berbentuk rancangan, Hifdzil mendesak DPR RI untuk menarik ngawur tersebut.

“ Karena ini masih draf yang bisa dilakukan adalah legislatif review. Mendesak DPR menarik usulan ngawur itu,” kata Hifdzil.

Dalam hal ini, Hifdzil juga mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi pada fraksi-fraksi yang mengusulkan adanya revisi UU KPK tersebut. “Jelas sekali ( belum ada komitmen tegas partai),”.

Secara terpisah Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menanggapi bahwa usulan revsisi KPK tentang masa KPK 12 tahun masih menjadi bahasan.

“itu masih sagat mentah ( usulan 12 tahun),” kata Fadli Zon seusai acara GOPAC di Jogjakarta (8/9).

Fadli menambahkan saat ini Indonesia masih membutuhkan peran KPK serta penguatannya. Dengan adanya usulan revisi juga bisa menjadi celah untuk memperkuat KPK.

“Saya kira kita masih membutuhkan KPK, dan penguatan dari KPK, tapi kita juga memerlukan revisi untuk beberapa hal, selama itu dalam rangka memperkuat peran KPK,” ungkap Fadli Zon. |Winda Efanur FS|

back to top