Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Revisi Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak efektif!

Revisi Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak efektif! Sumber : www.tukarposisi.com

Surabaya-KoPi. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia tak pelak menimbulkan keresahan mendalam terhadap diri setiap orang tua. Meningkatnya jumlah kekerasan seksual juga menjadi momok yang menakutkan. Menjawab keresahan tersebut, DPR kemudian mensahkan revisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam sidang paripurana DPR-RI pada 25 September 2014. Salah satu perubahan UU tersebut adalah memperberat hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual,  efektifkah hal tersebut?

Sosiolog Unair sekaligus pemerhati anak Bagong Suyanto secara prinsip menyetujui adanya perubahan UU tersebut. Sebagai pemerhati anak, dirinya melihat bahwa perubahan UU yang disahkan tersebut lebih mempertimbangkan kepentingan anak seperti adanya akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui identitasnya dan memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Menurut Bagong Suyanto, Undang-undang tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan implementasi yang tepat sasaran.

“Setelah undang-undang itu direvisi, tugas pemerintah sekarang adalah memastikan rencana aksinya, apa yang akan dilakukan. Karena percuma ada undang-undang jika implementasi di lapangannya tidak efektif”

Implementasi memang menjadi ujung tombak dari efektif tidaknya UU atau kebijakan yang disahkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, kontrol yang tepat terhadap perubahan UU tentang perlindungan anak memang sangat dibutuhkan, jika tidak justru nantinya korban dari kekerasan terhadap anak dapat semakin bertambah banyak. Ditetapkannya aturan hukum untuk melindungi anak memang penting, tetapi Bagong Suyanto menganggap bahwa tindakan pencegahan jauh lebih penting.

“Karena aturan hukum selalu bersifat kuratif, setelah kejadian aturan tersebut baru dapat diterapkan. Padahal kalau untuk anak yang penting adalah preventifnya, bagaimana mencegah” tambahnya.

Pemerhati anak tersebut menganggap perlunya dibentuk sistem perlindungan anak, termasuk bagaimana cara melakukan pencegahan agar kasus kekerasan anak tidak semakin bertambah. Selain itu juga diperlukan pembagian kerja antar berbagai pihak baik pemerintah, pemerintah daerah, LSM atau organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat itu sendiri.

 

Reporter : Aditya Lesmana

back to top