Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Revisi Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak efektif!

Revisi Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak efektif! Sumber : www.tukarposisi.com

Surabaya-KoPi. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia tak pelak menimbulkan keresahan mendalam terhadap diri setiap orang tua. Meningkatnya jumlah kekerasan seksual juga menjadi momok yang menakutkan. Menjawab keresahan tersebut, DPR kemudian mensahkan revisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam sidang paripurana DPR-RI pada 25 September 2014. Salah satu perubahan UU tersebut adalah memperberat hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual,  efektifkah hal tersebut?

Sosiolog Unair sekaligus pemerhati anak Bagong Suyanto secara prinsip menyetujui adanya perubahan UU tersebut. Sebagai pemerhati anak, dirinya melihat bahwa perubahan UU yang disahkan tersebut lebih mempertimbangkan kepentingan anak seperti adanya akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui identitasnya dan memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Menurut Bagong Suyanto, Undang-undang tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan implementasi yang tepat sasaran.

“Setelah undang-undang itu direvisi, tugas pemerintah sekarang adalah memastikan rencana aksinya, apa yang akan dilakukan. Karena percuma ada undang-undang jika implementasi di lapangannya tidak efektif”

Implementasi memang menjadi ujung tombak dari efektif tidaknya UU atau kebijakan yang disahkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, kontrol yang tepat terhadap perubahan UU tentang perlindungan anak memang sangat dibutuhkan, jika tidak justru nantinya korban dari kekerasan terhadap anak dapat semakin bertambah banyak. Ditetapkannya aturan hukum untuk melindungi anak memang penting, tetapi Bagong Suyanto menganggap bahwa tindakan pencegahan jauh lebih penting.

“Karena aturan hukum selalu bersifat kuratif, setelah kejadian aturan tersebut baru dapat diterapkan. Padahal kalau untuk anak yang penting adalah preventifnya, bagaimana mencegah” tambahnya.

Pemerhati anak tersebut menganggap perlunya dibentuk sistem perlindungan anak, termasuk bagaimana cara melakukan pencegahan agar kasus kekerasan anak tidak semakin bertambah. Selain itu juga diperlukan pembagian kerja antar berbagai pihak baik pemerintah, pemerintah daerah, LSM atau organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat itu sendiri.

 

Reporter : Aditya Lesmana

back to top