Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Revisi Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak efektif!

Revisi Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak efektif! Sumber : www.tukarposisi.com

Surabaya-KoPi. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia tak pelak menimbulkan keresahan mendalam terhadap diri setiap orang tua. Meningkatnya jumlah kekerasan seksual juga menjadi momok yang menakutkan. Menjawab keresahan tersebut, DPR kemudian mensahkan revisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam sidang paripurana DPR-RI pada 25 September 2014. Salah satu perubahan UU tersebut adalah memperberat hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual,  efektifkah hal tersebut?

Sosiolog Unair sekaligus pemerhati anak Bagong Suyanto secara prinsip menyetujui adanya perubahan UU tersebut. Sebagai pemerhati anak, dirinya melihat bahwa perubahan UU yang disahkan tersebut lebih mempertimbangkan kepentingan anak seperti adanya akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui identitasnya dan memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Menurut Bagong Suyanto, Undang-undang tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan implementasi yang tepat sasaran.

“Setelah undang-undang itu direvisi, tugas pemerintah sekarang adalah memastikan rencana aksinya, apa yang akan dilakukan. Karena percuma ada undang-undang jika implementasi di lapangannya tidak efektif”

Implementasi memang menjadi ujung tombak dari efektif tidaknya UU atau kebijakan yang disahkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, kontrol yang tepat terhadap perubahan UU tentang perlindungan anak memang sangat dibutuhkan, jika tidak justru nantinya korban dari kekerasan terhadap anak dapat semakin bertambah banyak. Ditetapkannya aturan hukum untuk melindungi anak memang penting, tetapi Bagong Suyanto menganggap bahwa tindakan pencegahan jauh lebih penting.

“Karena aturan hukum selalu bersifat kuratif, setelah kejadian aturan tersebut baru dapat diterapkan. Padahal kalau untuk anak yang penting adalah preventifnya, bagaimana mencegah” tambahnya.

Pemerhati anak tersebut menganggap perlunya dibentuk sistem perlindungan anak, termasuk bagaimana cara melakukan pencegahan agar kasus kekerasan anak tidak semakin bertambah. Selain itu juga diperlukan pembagian kerja antar berbagai pihak baik pemerintah, pemerintah daerah, LSM atau organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat itu sendiri.

 

Reporter : Aditya Lesmana

back to top