Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Renegoisasi Freeport molor, negara rugi 256 juta US Dollar

Renegoisasi Freeport molor, negara rugi 256 juta US Dollar

Siaran Pers

Jakarta-KoPi- Kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI) berakhir 2021, namun akan diperpanjang hingga tahun 2041. Perpanjangannya akan diteken 2019.  Kesepakatan ini akan tertuang di MoU yang akan diteken sebelum masa Pemerintah Presiden SBY berakhir.

Menurut Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sukhyar, (6/6/2014), "Perjanjian ini menjadi bagian tak terpisahkan, mengikat dua belah pihak Indonesia dan Freeport dan merupakan bagian dari amandemen kontrak."

Amandemen kontrak merupakan bagian dari renegosiasi kontrak karya. Yang harus dinggat bahwa renegosiasi kontrak karya berbeda sekedar perpanjangan kontrak. Ketika fungsi pengaturan (penyusunan produk hukum terkait pertambangan) dan fungsi pengurusan (pemberian kontrak pertambangan) sudah dijalankan bukan berarti hak menguasai negara berhenti. Akan tetapi ketika fungsi pengawasan menunjukan bahwa kontrak karya tidak melindungi tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka fungsi pengurusan dari hak menguasai negara dijalankan lewat renegosiasi.

Sekedar perpanjangan kontrak terlihat dari kenaikan royalti emas 1 persen menjadi 3,75 persen. PTFI meminta agar kenaikan royalti  berlaku setelah perpanjangan kontrak. Padahal royalti emas 3, 75 % diatur sejak terbitnya PP 45 Tahun 2003. Perhitungan IHCS dari tahun 2003-2010, kerugian negara karena PTFI hanya membayar royalti emas 1 persen adalah sebesar 256 juta US Dollar.

Akibat renegosiasi kontrak karya freeport yang molor, kerugian negara menurut KPK sebesar 169 juta us dolar pertahun PTFI setuju divestasi saham sebesar 30 % kepada Pemerintah, pemda, BUMN atau BUMD. Seharusnya mengukur besaran saham pemerintah/pemda dan bumn/bumd  adalah agar fungsi pengelolaan dari hak menguasai negara bisa berjalan.

Saham juga seharusnya diberikan kepada suku-suku di papua yang tanah ulayatnya masuk wilayah kontrak karya sebagai wujud dari rekoqnisi hak-hak masyarakat adat.

-Gunawan, Ketua Eksekutif IHCS/Indonesian Human Rights Committee for Social Justice

back to top