Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Rektor jual mobil buat bayar gaji pegawai...

Rektor jual mobil buat bayar gaji pegawai...

Jogjakarta-KoPi| Status 5000 pegawai perguruan tinggi negeri baru belum memiliki kejelasan. Ketidakjelasan status kepegawaian PTNB menimbulkan permasalahan gaji.

Pasalnya merujuk pada peraturan pendidikan, hanya pegawai berstatus PNS yang mendapat tunjangan dari pemerintah. Sementara pegawai non PNS mendapat tunjangan gaji dari Bantuan Operasional PTN (BOPTN) dan penerimaan mahasiswa.

Menurut Kepala Forum PTNB, Bustami Rahman menilai pembayaran gaji pegawai non-PNS terasa sangat memberatkan bila dibebankan pada dana BOPTN. Belum lagi, banyak dari para dosen PTNB yang berstatus non-PNS menjelang masa pensiun. Terlihat kesejahteraan para dosen nanti jauh dari layak.

“Masalah kepegawaian ini bahkan ada salah satu rektor dari Politeknik sempat menjual mobilnya untuk membayar gaji para pegawainya,” keluh Prof. Bustami.

Selain permasalahan keuangan, status non-PNS pegawai PTNB juga akan menghambat perkembangan universitas bersangkutan. Pasalnya status non-PNS ini melarang pegawai universitas memegang jabatan strategis seperti jabatan rektor atau dekan.

“Lebih jauhnya ini berdampak pada dukungan sarana dan prasarana universitas. Kalau dananya tidak ada bagaimana? Padahal perhitungan BOPTN berdasarkan pada penghasilan kita. Nah kita darimana penghasilan saja tidak ada. Jadi yang kaya semakin kaya,” papar Prof. Bustami.

Secara terpisah Rektor UPN Jogjakarta, Sari Bahagiatri juga mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tantang kepegawaian PTNB. UPN Jogjakarta yang termasuk PTN baru juga mengalami kesulitan dalam pembayaran gaji pegawainya.

“Gaji pegawai dari yayasan dan penerimaan mahasiswa,” tutur Prof. Sari Bahagiatri.
|Winda Efanur FS|

back to top