Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Rakyat Indonesia tolak DPR bahas revisi Undang-Undang KPK

Rakyat Indonesia tolak DPR bahas revisi Undang-Undang KPK

KoPi| Dewan Perwakilan Rakyat akan segera membahas draft revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam draft rancangan revisi itu Pertama, membatasi umur KPK hanya sampai 12 tahun.

Kedua mengurangi kewenangan penindakan dan menghapus upaya penuntutan KPK. Kewenangan KPK dibatasi hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Ruang gerak KPK juga berupaya dipersempit. Kasus yang ditangani oleh KPK juga dibatasi yang nilai kerugian negaranya diatas Rp. 50 Miliar. Penyadapan dan penyitaan KPK juga harus melalui izin ketua Pengadilan Negeri.

Ketiga, KPK coba diubah menjadi Komisi Pencegahan Korupsi, bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam sejumlah subtansi RUU KPK, pengusul dari Senayan berupaya mendorong KPK lebih memprioritaskan aspek pencegahan. Pemberantasan korupsi dianggap sebagai perbuatan pencegahan. Sedapat mungkin KPK melupakan urusan menindak para koruptor.

Ketiga poin tersebut kentara sekali dilihat sebagai upaya untuk mengerdilkan dan kemudian melenyapkan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Jika itu terjadi, maka masa depan Indonesia akan semakin suram dimangsa koruptor yang berkuasa. Harta negara hanya akan menjadi rayahan (rebutan) bagi para koruptor melalui kekuasaan mereka. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan negara.

Kerja KPK selama ini dinilai jauh lebih efektif dan memiliki keseriusan untuk memberantas korupsi ketimbang lembaga-lembaga hukum lainnya di Indonesia. Lahirnya KPK pada dasarnya juga atas pertimbangan itu. Sementara ini lembaga-lembaga hukum yang dimaksud seperti kepolisian, kejaksaan dan bahkan pengadilan masih dalam posisi yang belum bisa diandalkan.

Suryo Bagus, seorang warga yang peka, melalui jaringan change.org kemudian menyebarkan petisi penolakan pembahasan revisi Undang-Udang KPK tersebut di DPR RI. Saat ini tanda tangan petisi sudah mencapai ribuan. Semoga masyarakat Indonesia bisa bersatu dalam melawan makar ini.

back to top