Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Rakyat butuh UU baru berkaitan atas hak air

Rakyat butuh UU baru berkaitan atas hak air

Jogja-KoPi| Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), menekankan perlu ada undang-undang baru yang mengatur dalam hak atas air.

Muhammad Reza, Koordinator KRuHA , mengatakan perlu segera pemerintah dan DPR membuat undang-undang baru untuk memberikan perlindungan hak masyarakat terhadap hak atas air. Karena sampai saat ini undang-undang yang dipakai pemerintah adalah undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan.

"Undang-undang ini sudah dipakai 2,5 tahun jika dihitung berdasarkan ketetapan MK(Mahkamah Konstitusi) pada tahun 2015 tentang pembatalan UU nomor 7 tahun 2004," katanya saat diwawancarai setelah Diskusi Publik dengan tema Hak atas Air sebagai dasar penyusunan UU Air baru,di Auditorium Gedung Masri Singarimbun,UGM,Rabu (1/3).

Pembatalan tersebut terjadi karena dalam UU nomor 7 tahun 2004 , MK menemukan adanya peluang komersialisasi pengelolaan air yang merugikan masyarakat. Hal ini dibuktikan dalam temuan pasal 1 angka 9 PP nomor 16 Tahun 2005 menjabarkan tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menyebut penyelenggara pengembangan SPAM adalah BUMN/BUMN, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat.

"Hal ini tidak sejalan dan terkesan melanggar UUD 45 pasal 33 ayat 3 dimana Bumi dan Air itu dikuasai oleh negera untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Air saat ini dikuasai oleh pihak swasta dan korporasi,"tambahnya.

Namun UU 11/17 pengairan juga memiliki kelemahan seperti tidak mengatur tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas air. Dan juga mengatur prinsip pembatasan perusahaan air , padahal pembatasan tersebut merupakan point penting yang ditekan oleh MK saat menyatakan UU sumber daya alam Konstitusional. Karena Perusahaan air dinilai telah melanggar hak rakyat atas air yang dilindungi oleh UUD 1945 pasal 33 ayat 3.

Saat ini KRuHA menyusun naskah akademik yang nantinya dapat membantu dalam merancang UU Republik Indonesia tentang Air. Reza berharap agar nantinya saat pemerintah merancang UU atas air dapat lebih mengedepankan kebutuhan publik atas air dibandingkan pembuatan kontrak bersama perusahaan korporasi air.

Sementara itu, Jangkung Handoyo peneliti dari Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan (PSKK) UGM, mengatakan ada banyak manfaat dan keuntungan yang diambil dalam pembentukan UU baru berdasarkan naskah akademik.

"Keuntungan yang diambil dari UU baru adalah masyarakat dapat terlindungi hak atas airnya, ada tiga poin keuntungan yang diambil, respect, hak asasi masyarakat dihormati, protect, masyarakat mendapatkan air tanpa dihalangi, fufill, kebutuhan air masyarakat dapat dipenuhi," paparnya.

Jangkung Handoyo berharap agar masyarakat dapat mengawal perencanaan UU baru. Salah satunya adalah dengan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan dua pihak pembuat UU yaitu DPR dan Pemerintah.

"Langkah yang dapat diambil dalam mengawal UU tentang air adalah masyarakat perlu untuk memantau pemerintah dan DPR. Karena diperlukan komunikasi dari kedua pihak ini dalam menyuarakan Naskah akademik ini,"pungkasnya.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top