Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

PUKAT UGM: Angket KPK salah alamat

PUKAT UGM: Angket KPK salah alamat

Jogja-KoPi│Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada menyebut hak angket yang dilayangkan DPR kepada KPK salah alamat dan merupakan upaya serangan balik untuk melemahkan KPK.

DPR melayangkan hak angket disebabkan KPK enggan membuka rekaman BAP Miryam S Haryani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu yang menyebutkan ditekan oleh anggota DPR.

Berkaitan dengan hal tersebut, Zaenur Rohman, Peneliti PUKAT, mengatakan keinginan DPR untuk membuka rekaman Miryam adalah salah karena rekaman tersebut terkait dengan penegakan hukum E-KTP yang sedang berlangsung.

“Berdasarkan UU KIP informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum itu dikecualikan, itu bukan informasi publik. Melihat ketentuan lain jika ia bersifat prayudisial tidak boleh dibuka selain menggunakan forum peradilan. Kalau DPR ingin mentahui harus melalui forum pengadilan yang terbuka dan umum”, jelasnya saat converensi pers di kantor PUKAT UGM, Jumat (28/7).

Sementara, Fariz Fachryan, peneliti PUKAT UGM, mengatakan rekaman tersebut merupakan dokumen rahasia. Terdapat konsekuensi yang harus diterima ketika ada pemaksaan untuk membuka dokumen rahasia yang sudah diatur dalam UU KIP, yaitu tindak pidana maksimal 2 tahun.

“DPR memaksa menggulirkan dokumen rahasia dengan menggunakan hak angket, maka DPR harus tahu konsekuensinya”, tambahnya.

Di sisi lain, PUKAT juga menyebut hak angket KPK salah alamat dikarenakan KPK adalah lembaga penegak hukum independen yang tidak bearada di bawah pemerintah, sehingga DPR tidak dapat memberikan hak angket kepada KPK.

Menurut Zaenur, hak angket KPK bertentangan dengan pasal 79 ayat 3 Nomor 17 tahun 2014 yang menyebutkan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Hifdzil Alim, Ketua PUKAT, yang dinamakan pemerintah adalah presiden, menteri, jaksa, camat, bupati sehingga menurutnya hak angket terebut keliru dan salah alamat.

“Jadi hak angket KPK adalah salah alamat, KPK bukan termasuk pemerintah sama halnya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung”, pungkasnya.

Penggunaan hak angket yang salah alamat ini menunjukkan bahwa tekanan politik menguat ketika KPK mengusut kasus e-KTP yang diduga melibatkan anggota dan pimpinan DPR.

Untuk itu PUKAT UGM menuntut paripurna DPR untuk menolak hak angket KPK, menuntut DPR mengehntikan politik yang menghambat kinerja KPK dalam mengungkap kasus E-KTP dan kasus lainnya. Selain itu, PUKAT juga mendukung KPK untuk tidak tunduk terhadap intervensi-intervensi politik yang bertujuan untuk menghambat kinerja pemberantasan korupsi.

Penentuan diterima tidaknya hak angket KPK sendiri akan diputuskan dalam rapat paripurna yang diadakan hari ini, Jumat (28/7).

back to top