Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Pukat FH UGM: Gelagat penegak hukum menghambat pemberatasan korupsi

Pukat FH UGM: Gelagat penegak hukum menghambat pemberatasan korupsi

Sleman-KoPi| Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menggelar konfrensi pers “Outlook Pemberantasan Korupsi tahun 2017” bertempat di Kantor Pukat FH UGM, Senin (16/1). Pukat melihat adanya permasalahan yang akan terjadi pada pemberantasan korupsi dalam tubuh aparat penegak hukum di tahun 2017.

Bercemin pada tahun 2016, Pukat menilai permasalahan pemberantasan korupsi terhambat karena penolakan pemeriksaan oleh aparat. Beberapa kasus penolakan dilakukan oleh pihak kepolisian.

Perseteruan yang panas antara KPK dan kepolisian pada tahun 2015 merupakan penyebab terhambatnya pemeriksaan korupsi pada kepolisian di tahun 2016.

“Penolakan ini menjadi sinyal yang buruk, ketika polisi secara jelas menghambat penyidikan kasus korupsi,” jelas Fariz Fachriyan, peneliti Pukat.

Pukat juga melihat setidaknya ada dua kasus pada penolakan pemeriksaan korupsi, pertama adalah penolakan pemeriksaan 8 anggota perwira Polri oleh KPK, terkait kasus Bupati Banyuasin karena merasa pemeriksaan internal sudah dilakukan.

Kedua terkait kasus pemeriksaan 4 ajudan Nurhadi, sikap melawan ditunjukkan karena 4 ajudan tersebut tidak menghadiri pemanggilan KPK, sehingga KPK dan kepolisian membuat kesepakatan agar pemeriksaan dilakukan di Poso.

“KPK harus datang ke Poso untuk melakukan pemeriksaan karena 4 ajudan tersebut tidak menghadiri pemeriksaan di KPK dengan alasan menjalankan tugas di Poso,” jelas Fariz Fachriyan.

Di sisi lain, Fariz Fachriyan juga menyampaikan permasalahan penolakan pemeriksaan akan semakin memburuk dengan keluarnya surat edaran polisi Nomor KS/BP-211/XII/2016/DIVPROPAM.

Isi surat ini menjelaskan bahwa pemanggilan anggota Polri, melakukan penggeledahan, penyitaan, dan memeriksa lingkungan Markas Komando Polri (Mako Polri) harus se izin Kapolri.

“Tentu hal ini sangat disayangkan karena upaya pembersihan korupsi dalam hukum itu banyak dilakukan di kepolisian dan kejaksaan, ” papar peneliti muda ini.

Pukat menilai kasus penolakan pemeriksaan akan berdampak buruk di dalam diri penegak hukum, yang tentunya akan menghambat pemberantasan kasus korupsi di tahun 2017. |Syidiq Syaiful Ardli| Frenda Yentin|

back to top