Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Pukat dan KPPU mendiskusikan perubahan UU No 5 Tahun 1999

Pukat dan KPPU mendiskusikan perubahan UU No 5 Tahun 1999

Sleman-KoPi| Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM bersama Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengadakan Focus Group Discussion(FGD) tentang perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di kantor Pukat, Jumat (3/2).

KPPU sendiri muncul, berangkat dari UU nomor 5 tahun 1999 sebagai lembaga yang mengawasi praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. KPPU akan melakukan beberapa tugas seperti menegakkan hukum persaingan usaha kepada pelaku usaha, memberi saran pertimbangan kepada pemerintahan terkait kebijakan, pengawasan merger, dan pengawasan kemitraan.

Dalam diskusi ini ditawarkan kemungkinan perubahan UU No 5 itu bisa mendapatkan perubahan setelah 16 tahun. Perubahan itu diantaranya independesi dan wewenang KPPU, perluasan pengertian pelaku usaha seperti wilayah usaha yang berdomisili di Indonesia saja, dan berkaitan penggabungan, pelemburan , pengembalian saham serta bagaimana pembentukan usaha patungan terjadi.

Beberapa kewenangan KPPU juga seperti menangani penyelesaian perkara persaingan usaha dengan penggeledahan dan penyitaan pada pelaku usaha. Dan tentu saja KPPU juga bergerak dalam mengolah kasus persengkongkolan dalam perjanjian.

Dalam pelaksanaannya KPPU akan mirip dengan KPK, seperti menerima kasus, menyidik, menginvestigasi laporan. Namun, Zaenal Muhktar anggota KPPU beranggapan ada sedikit per bedaan,setelah investigasi diserahkan kasus itu ke pengadilan.

"Dari hulu ke hilirnya penegakkan kasusnya seperti KPK, lalu setelah investigasi kasus itu diserahkan ke pengadilan," jelas Zaenal Muhktar.

Dengan perubahan ini, KPPU sendiri berharap agar menyamakan pendapat antara KPPU dan Stakeholder terkait perubahan UU no.5 tahun 1999. Karena hampir 16 tahun, permasalahan tentang penegakkan UU nomor 5 tahun 1999 masih memiliki sedikit masalah.

"Pertama KPPU bisa menjadi KPK, atau yang kedua KPPU bisa melakukan penyelidikan sendiri dengan pihak lain dan diujungnya bisa menyidangkan namun hal ini akan menjadi gangguan besar," pungkas Zaenal. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top