Menu
Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Prev Next

Pukat dan KPPU mendiskusikan perubahan UU No 5 Tahun 1999

Pukat dan KPPU mendiskusikan perubahan UU No 5 Tahun 1999

Sleman-KoPi| Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM bersama Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengadakan Focus Group Discussion(FGD) tentang perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di kantor Pukat, Jumat (3/2).

KPPU sendiri muncul, berangkat dari UU nomor 5 tahun 1999 sebagai lembaga yang mengawasi praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. KPPU akan melakukan beberapa tugas seperti menegakkan hukum persaingan usaha kepada pelaku usaha, memberi saran pertimbangan kepada pemerintahan terkait kebijakan, pengawasan merger, dan pengawasan kemitraan.

Dalam diskusi ini ditawarkan kemungkinan perubahan UU No 5 itu bisa mendapatkan perubahan setelah 16 tahun. Perubahan itu diantaranya independesi dan wewenang KPPU, perluasan pengertian pelaku usaha seperti wilayah usaha yang berdomisili di Indonesia saja, dan berkaitan penggabungan, pelemburan , pengembalian saham serta bagaimana pembentukan usaha patungan terjadi.

Beberapa kewenangan KPPU juga seperti menangani penyelesaian perkara persaingan usaha dengan penggeledahan dan penyitaan pada pelaku usaha. Dan tentu saja KPPU juga bergerak dalam mengolah kasus persengkongkolan dalam perjanjian.

Dalam pelaksanaannya KPPU akan mirip dengan KPK, seperti menerima kasus, menyidik, menginvestigasi laporan. Namun, Zaenal Muhktar anggota KPPU beranggapan ada sedikit per bedaan,setelah investigasi diserahkan kasus itu ke pengadilan.

"Dari hulu ke hilirnya penegakkan kasusnya seperti KPK, lalu setelah investigasi kasus itu diserahkan ke pengadilan," jelas Zaenal Muhktar.

Dengan perubahan ini, KPPU sendiri berharap agar menyamakan pendapat antara KPPU dan Stakeholder terkait perubahan UU no.5 tahun 1999. Karena hampir 16 tahun, permasalahan tentang penegakkan UU nomor 5 tahun 1999 masih memiliki sedikit masalah.

"Pertama KPPU bisa menjadi KPK, atau yang kedua KPPU bisa melakukan penyelidikan sendiri dengan pihak lain dan diujungnya bisa menyidangkan namun hal ini akan menjadi gangguan besar," pungkas Zaenal. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top