Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Program 'PPS' masih 'lemah' di level operasional

Program 'PPS' masih 'lemah' di level operasional

Jogjakarta-KoPi| “Pemerintah defisit tiga triliun untuk dana BPJS kesehatan karena ada masalah level operasional, pada orang-orang sakit yang daftar,” kata Peneliti Pusat Kajian Kependudukan UGM, Mulyadi Soemarto.

Mulyadi memandang akar permasalahan BPJS masih berputar pada operasional. Selama ini pemerintah baru berhasil mencanangkan program dalam bentuk perencananaan. Kelemahan aspek operasional tersebut menyebabkan gangguan pada pembangunan makro. “Pemikiran konseptual, tidak ada masalah tetapi masalah pada level operasional,” jelas Mulyadi ketika ditemui di gedung PSKK UGM.

Mengenai hal ini, Mulyadi menawarkan solusi pemerintah mampu membangun pondasi kuat tentang politik perlindungan sosial (PPS). Komitmen ini harus dibarengi dengan dukungan dari masyarakat. Pasalnya membangun PPS yang baik memerlukan waktu yang lama.

Mulyadi mencontohkan negara maju seperti Inggris yang merencanakan program PPS sejak 40 tahun yang lalu. Dibandingkan dengan Indonesia yang memulai PPS paska-reformasi tentu memerlukan komitmen dari pemerintah. Guna melaksanakan estafet dari program PPS.

“(Untuk mewujudkan hal tersebut) Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membangun pondasi tidak sebentar. Dalam jangka waktu 10 tahun tidak bisa,” kata Mulyadi.

Selain itu negara maju mengalokasikan dana untuk PPS minimal 18% dari GDP (Gross Domestic Product) sementara Indonesia mengalokasikan hanya 1% dari pendapatan GDP.

|Winda Efanur FS|

back to top