Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Pro-kontra UMK 'upah' DIY masih berlanjut

Pro-kontra UMK 'upah' DIY masih berlanjut

Jogjakarta-KoPi| Berdasarkan surat keputusan Gubernur DIY Nomor 255 tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2016 DIY besaran UMK DIY berkisar antara Rp 1,2-1,4 juta. Rincian daerah kota besaran UMK Rp 1.452.400,00 Kabupaten Sleman Rp 1.338.000,00 Kabupaten Bantul Rp 1.268.870,00 dan Kabupaten Gunungkidul Rp 1.235.700 00. Turunnya SK Gubernur DIY sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 78 tentang pengupahan tahun 2015.

Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Yogyakarta, Tri Agus menilai penetapan UMK saat ini mencukupi kebutuhan buruh. Tri menambahkan jauh-jauh hari sebelum PP tentang Pengupahan diketok palu oleh pemerintah, pihak Dewan pengupahan Kota sudah melakukan survei KHL pada September lalu. Sementara PP tentang Pengupahan keluar pada akhir Oktober 2015.

Pihak buruh yang tergabung dalam KSPI Yogyakarta memilih sepakat dengan ketentuan UMK dari pemerintah tersebut.
“Mau tidak mau harus ikut itu. Dari pengusaha dan kita pekerja, sudahlah kalau keluar kita ikut saja, akhirnya ya sepakat lah,” tambah Tri Agus kata Tri Agus seusai sosialisasi UMK Kota di Hotel Gowongan Inn tanggal 18 November 2015.
Tri memprediksi rumusan upah dengan penghitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun 2016, ada peningkatan sekitar 11%. "Itu lebih tinggi (dari gaji tahun sebelumnya)."

Sehingga adanya demonstrasi besar-besaran menolak PP nomor 78, Tri menegaskan tidak akan terlibat. "Saya sih terus terang tidak ikut, teman-teman (KSPI) tidak ada kabar,".

Secara terpisah Ketua Federasi Buruh Yogyakarta, Restu justru menolak terhadap SK Gubernur tentang penetapan UMK DIY. Pasalnya SK Gubernur tentang penetapan UMK DIY tidak layak untuk buruh. SK tersebut merujuk pada PP tentang Pengupahan, yang menihilkan peran buruh dalam penentuan upah minimum.

Lebih lanjut Restu memaparkan tentang model pengupahan yang layak untuk wilayah DIY. “Kota yang layak itu Rp 2,5 juta, Sleman 2,4 juta, Kulonprogo Rp 2,3 juta, Bantul Rp 2,4 juta, dan Gunung Kidul Rp 2,3 juta sesuai KHL ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Restu saat dihubungi melalui telepon Rabu tanggal 18 November 2015.
|Winda Efanur FS|Cucuk Ahmad|

back to top