Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

Presiden Jokowi harus terima risiko demokrasi

thatswordisbourne.com. Contoh hasil demokrasi masa kini dalam bentuk meme di Amerika Serikat thatswordisbourne.com. Contoh hasil demokrasi masa kini dalam bentuk meme di Amerika Serikat

Isu demokrasi yang paling menonjol pada bulan ini di tahun 2015 adalah bergulirnya wacana pasal penghinaan presiden dalam RKUHP yang diajukan Presiden Jokowi selain pilkada serentak yang bermasalah. Rancangan revisi Pasal 263 ayat 1 RUU KUHP itu tepatnya berbunyi, "setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV".

Pasal ini pernah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 atau sembilan tahun lalu. MK mengabulkan uji materi yang berbasis pada nalar bahwa pasal itu merupakan pasal yang tidak demokratis dan hanya menjadi tameng bagi penguasa di masa pemerintahan kolonial feodal. Penerapan pasal itu dalam kehidupan demokrasi saat ini tentu merupakan perkara yang kontra-demokrasi. Dengan pikiran tersebut, dengan demikian, pasal itu menjadi usang dan tak berguna serta disingkirkan.

Namun, di masa Jokowi, di mana demokrasi menjadi praktik paling dipuji dan dipundi, pasal itu justru kembali disuarakan berbalikan dengan arah tujuan demokrasi yang dipahami bersama, bahwa esensi demokrasi adalah kedaulatan rakyat dan kebebasan berpendapat. Ini sebuah ironi.

Tentu saja, sebenarnya kita bisa juga berempati dan bersimpati bila wacana ini adalah bagian reaksi atas kerasnya dunia demokrasi di dalam masyarakat Indonesia, terutama di dalam media sosial. Kita paham bahwa media sosial menjadi demikian kejam tanpa ampun seperti halnya dunia kangow atau dunia persilatan. Suara-suara bergema tanpa wujud seperti siluman yang meneror siapa pun. Dunia yang dipenuhi kebencian dan gundah gulana serta harapan terhadap kesia-siaan.

Demikianlah demokrasi. Risiko itu adalah bagian dari konsekuensi yang harus bisa diterima oleh siapa saja, termasuk seorang presiden. Pengendalian melalui hukum tentu merupakan jalan konstitusi. Tetapi bila menggunakan konstitusi untuk kepentingan kekuasaan, itu sama saja menjadi berlawanan dengan demokrasi. Berlawanan dengan kedaulatan rakyat.

Pada sisi lain, kita tentu juga tidak suka seseorang menghina dina pribadi orang lain. Agama kita yang lima-pun tak ada yang memberikan pahala bagi para penghina. Seorang pemimpin, apalagi, tentu saja memang pantas untuk dilindungi kehormatannya. Bahkan kaum Wahabi yang dicaci sebagai Islam sesat oleh kalangan Islam yang lain berpendapat, sejelek-jeleknya pemimpin ia harus ditaati dan dihormati dan diharamkan untuk mempermalukannya di depan umum.

Sayangnya, demokrasi yang kita pilih mengajarkan berbeda. Demokrasi memberikan kita kebebasan untuk bersuara tanpa batas. Dan itulah risikonya, kadang kita harus merasa sakit hati. Presiden Jokowi, tentu saja dalam konteks demokrasi adalah obyek kritik dari suara rakyat yang tidak sependapat dengannya. Risiko itu harus ia terima. Selama ia menanam kebaikan, buahnya tentu juga akan segala pujian dan penghargaan. Tak perlu lagi pasal yang diciptakan kolonial itu. Toh, kita masih memiliki pasal pencemaran nama baik di KUHP, pasal 310 hingga 321.

back to top