Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Presiden Jokowi harus terima risiko demokrasi

thatswordisbourne.com. Contoh hasil demokrasi masa kini dalam bentuk meme di Amerika Serikat thatswordisbourne.com. Contoh hasil demokrasi masa kini dalam bentuk meme di Amerika Serikat

Isu demokrasi yang paling menonjol pada bulan ini di tahun 2015 adalah bergulirnya wacana pasal penghinaan presiden dalam RKUHP yang diajukan Presiden Jokowi selain pilkada serentak yang bermasalah. Rancangan revisi Pasal 263 ayat 1 RUU KUHP itu tepatnya berbunyi, "setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV".

Pasal ini pernah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 atau sembilan tahun lalu. MK mengabulkan uji materi yang berbasis pada nalar bahwa pasal itu merupakan pasal yang tidak demokratis dan hanya menjadi tameng bagi penguasa di masa pemerintahan kolonial feodal. Penerapan pasal itu dalam kehidupan demokrasi saat ini tentu merupakan perkara yang kontra-demokrasi. Dengan pikiran tersebut, dengan demikian, pasal itu menjadi usang dan tak berguna serta disingkirkan.

Namun, di masa Jokowi, di mana demokrasi menjadi praktik paling dipuji dan dipundi, pasal itu justru kembali disuarakan berbalikan dengan arah tujuan demokrasi yang dipahami bersama, bahwa esensi demokrasi adalah kedaulatan rakyat dan kebebasan berpendapat. Ini sebuah ironi.

Tentu saja, sebenarnya kita bisa juga berempati dan bersimpati bila wacana ini adalah bagian reaksi atas kerasnya dunia demokrasi di dalam masyarakat Indonesia, terutama di dalam media sosial. Kita paham bahwa media sosial menjadi demikian kejam tanpa ampun seperti halnya dunia kangow atau dunia persilatan. Suara-suara bergema tanpa wujud seperti siluman yang meneror siapa pun. Dunia yang dipenuhi kebencian dan gundah gulana serta harapan terhadap kesia-siaan.

Demikianlah demokrasi. Risiko itu adalah bagian dari konsekuensi yang harus bisa diterima oleh siapa saja, termasuk seorang presiden. Pengendalian melalui hukum tentu merupakan jalan konstitusi. Tetapi bila menggunakan konstitusi untuk kepentingan kekuasaan, itu sama saja menjadi berlawanan dengan demokrasi. Berlawanan dengan kedaulatan rakyat.

Pada sisi lain, kita tentu juga tidak suka seseorang menghina dina pribadi orang lain. Agama kita yang lima-pun tak ada yang memberikan pahala bagi para penghina. Seorang pemimpin, apalagi, tentu saja memang pantas untuk dilindungi kehormatannya. Bahkan kaum Wahabi yang dicaci sebagai Islam sesat oleh kalangan Islam yang lain berpendapat, sejelek-jeleknya pemimpin ia harus ditaati dan dihormati dan diharamkan untuk mempermalukannya di depan umum.

Sayangnya, demokrasi yang kita pilih mengajarkan berbeda. Demokrasi memberikan kita kebebasan untuk bersuara tanpa batas. Dan itulah risikonya, kadang kita harus merasa sakit hati. Presiden Jokowi, tentu saja dalam konteks demokrasi adalah obyek kritik dari suara rakyat yang tidak sependapat dengannya. Risiko itu harus ia terima. Selama ia menanam kebaikan, buahnya tentu juga akan segala pujian dan penghargaan. Tak perlu lagi pasal yang diciptakan kolonial itu. Toh, kita masih memiliki pasal pencemaran nama baik di KUHP, pasal 310 hingga 321.

back to top