Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

Presiden Jokowi digugat terkait PP No1 2017 yang dianggap merugikakan rakyat

Presiden Jokowi  digugat terkait PP No1 2017 yang dianggap merugikakan rakyat

Jogja-KoPi│Koalisi Masyarakat Sipil akan gugat PP Nomor 1 tahun 2017 tentang Kegiatan usaha pertambangan dan Permen ESDM Nomor 5 tahun 2017 tentang kelonggaran (relaksasi) ekspor Minerba Mentah selama lima tahun ke depan terhitung sejak Januari 2017 ke Makhamah Agung, Kamis (26/1).

“Kami akan menggugat Menteri ESDM dan Presiden atas adanya PP Nomor 1 Tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 5 tahun 2017 yang bertentangan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009,” jelas Ahmad Redi, Koalisi Masyarakat Sipil saat seminar bulanan Stop Penjarahan Minerba Mentah di Ruang sidang PUSTEK UGM.


PP Nomor 1 tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 5 tahun 2017 dirasa pertentangan dengan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang minerba yang melarang ekspor minerba mentah. Selain itu, kebijakan relaksasi ekspor sudah mengarah pada penjarahan minerba mentah dari bumi Indonesia.

Padahal, Presiden Jokowi Widodo sendiri mengaku berkomitmen sebelumnya untuk mendukung pengolahan dan pemurnian minerba mentah di smelter dalam negeri.

“Kami tidak tahu mengapa presiden berubah pikiran dengan mengeluarkan PP Nomor 1 tahun 2017, yang mengijinkan relaksasi ekspor minerba mentah,” ujar Ahmad Redi.

Hingga sekarang Koalisi Masyarakat Sipil masih menunggu pemeriksaan Ombdusman dan berdiskusi dengan pakar-pakar sebelum menggugat Menteri ESDM dan Presiden ke MA.

“Sekarang kita masih menunggu pemeriksaan Ombudsman, dan ombudsman meminta waktu selama 2 minggu. Kita masih berdiskusi dengan pakar-pakar. Tapi yang jelas masuk lebih duluan adalah Permen karena disitu terlalu melebar boleh ekspor mineral mentah dalam 5 tahun, Kontrak Kerja (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (Iupk). Justru Permennya yang berkhianat pada PP-nya apalagi pada UU-nya,” jelas Ahmad Redi.

back to top