Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Presiden dipilih MPR, bangkitnya otoriterianisme

Presiden dipilih MPR, bangkitnya otoriterianisme
Surabaya-KoPi. Wacana pemilihan presiden oleh MPR kembali mencuat bersamaan gerak politik koalisi pendukung Prabowo. Walaupun wacana tersebut sebenarnya sudah sempat muncul beberapa tahun lalu sekitar tahun 2010-an. Demikian dinyatakan oleh Fahrul Muzaqqi, dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga.
 

Menurut Fahrul, wacana pengembalian pemilihan presiden melalui MPR sejalan dengan wacana untuk mengembalikan UUD 1945 pra-amandemen.

"Namun bagi saya, hal itu potensial mengembalikan celah otoritarian yang bahkan dalam sidang BPUPKI sudah diperingatkan dengan keras oleh Moh. Hatta dan M. Yamin, bahwa kedaulatan negara jangan sampai merusak kedaulatan warga negara."

UUD 1945 pra-amandemen memberikan kedaulatan negara sebegitu besar hingga merentankan kedaulatan warga negara. Implikasinya, pada masa Orde Baru kekhawatiran Bung Hatta dan M. Yamin terbukti.

"Nah, secara kelembagaan pemerintahan, kedaulatan negara itu terlembaga melalui MPR, sebagaimana pasal awal UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR."

Lanjut dosen pecinta alam tersebut, wacana koalisi Merah Putih yang disuarakan Prabowo sebenarnya mengarah ke sana (otoritarianisme).

"Artinya potensi resikonya yaitu mengembalikan kedaulatan negara yang super-besar. Itu bisa saja dilakukan, dengan cara amandemen UUD 1945 lagi. Namun, sekali lagi, resikonya teramat besar."**

 

Reporter: Amanullah GW.

 

back to top