Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Presiden dipilih MPR, bangkitnya otoriterianisme

Presiden dipilih MPR, bangkitnya otoriterianisme
Surabaya-KoPi. Wacana pemilihan presiden oleh MPR kembali mencuat bersamaan gerak politik koalisi pendukung Prabowo. Walaupun wacana tersebut sebenarnya sudah sempat muncul beberapa tahun lalu sekitar tahun 2010-an. Demikian dinyatakan oleh Fahrul Muzaqqi, dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga.
 

Menurut Fahrul, wacana pengembalian pemilihan presiden melalui MPR sejalan dengan wacana untuk mengembalikan UUD 1945 pra-amandemen.

"Namun bagi saya, hal itu potensial mengembalikan celah otoritarian yang bahkan dalam sidang BPUPKI sudah diperingatkan dengan keras oleh Moh. Hatta dan M. Yamin, bahwa kedaulatan negara jangan sampai merusak kedaulatan warga negara."

UUD 1945 pra-amandemen memberikan kedaulatan negara sebegitu besar hingga merentankan kedaulatan warga negara. Implikasinya, pada masa Orde Baru kekhawatiran Bung Hatta dan M. Yamin terbukti.

"Nah, secara kelembagaan pemerintahan, kedaulatan negara itu terlembaga melalui MPR, sebagaimana pasal awal UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR."

Lanjut dosen pecinta alam tersebut, wacana koalisi Merah Putih yang disuarakan Prabowo sebenarnya mengarah ke sana (otoritarianisme).

"Artinya potensi resikonya yaitu mengembalikan kedaulatan negara yang super-besar. Itu bisa saja dilakukan, dengan cara amandemen UUD 1945 lagi. Namun, sekali lagi, resikonya teramat besar."**

 

Reporter: Amanullah GW.

 

back to top