Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Presiden dipilih MPR, bangkitnya otoriterianisme

Presiden dipilih MPR, bangkitnya otoriterianisme
Surabaya-KoPi. Wacana pemilihan presiden oleh MPR kembali mencuat bersamaan gerak politik koalisi pendukung Prabowo. Walaupun wacana tersebut sebenarnya sudah sempat muncul beberapa tahun lalu sekitar tahun 2010-an. Demikian dinyatakan oleh Fahrul Muzaqqi, dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga.
 

Menurut Fahrul, wacana pengembalian pemilihan presiden melalui MPR sejalan dengan wacana untuk mengembalikan UUD 1945 pra-amandemen.

"Namun bagi saya, hal itu potensial mengembalikan celah otoritarian yang bahkan dalam sidang BPUPKI sudah diperingatkan dengan keras oleh Moh. Hatta dan M. Yamin, bahwa kedaulatan negara jangan sampai merusak kedaulatan warga negara."

UUD 1945 pra-amandemen memberikan kedaulatan negara sebegitu besar hingga merentankan kedaulatan warga negara. Implikasinya, pada masa Orde Baru kekhawatiran Bung Hatta dan M. Yamin terbukti.

"Nah, secara kelembagaan pemerintahan, kedaulatan negara itu terlembaga melalui MPR, sebagaimana pasal awal UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR."

Lanjut dosen pecinta alam tersebut, wacana koalisi Merah Putih yang disuarakan Prabowo sebenarnya mengarah ke sana (otoritarianisme).

"Artinya potensi resikonya yaitu mengembalikan kedaulatan negara yang super-besar. Itu bisa saja dilakukan, dengan cara amandemen UUD 1945 lagi. Namun, sekali lagi, resikonya teramat besar."**

 

Reporter: Amanullah GW.

 

back to top