Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Prabowo melawan Jokowi, mampukah?

foto: bamboeroentjing.com foto: bamboeroentjing.com

KoPi. Peta bursa kandidat capres cawapres makin mengerucut pada pertengahan Mei ini. Pengerucutan tersebut ditandai oleh dua figur berpengaruh yang menjadi perhatian publik nasional. Pertama adalah Joko Widodo (Jokowi) yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Prabowo yang diusung oleh Partai Gerindra. Laporan khusus KoPi kali ini membedah konsep politik keduanya secara kritis.

Jokowi

Jokowi memiliki akar politik berwarna "merah" atau sekuler. Sejak menjabat sebagai walikota Solo, Jokowi memberi beberapa gaya baru dalam tindakan pemimpin politik nasional. Yaitu tindakan blusukan dengan tujuan utama mendekatkan esensi kekuasaan formal dengan politik akar rumput yang selama implementasi demokrasi selalu berjarak.

Kekuasaan formal, terutama eksekutif dan legislatif dalam demokrasi mendapatkan sumber kekuasaan dari rakyat. Namun sumber kekuasaan tersebut dicuri oleh kalangan elite politik untuk kepentingan diri sendiri selama periode demokratisasi Indonesia. Menurut Novri Susan, pakar konflik politik dari Universitas Airlangga, dalam sebuah artikel di Kompas (15/1/2014) berpendapat bahwa ketika sumber kekuasaan rakyat tidak dikembalikan melalui mekanisme demokrasi seperti negosiasi langsung dan musyawarah kebijakan maka terjadilah distorsi kekuasaan. Distorsi dari kepentingan publik menjadi kepentingan diri atau kelompok.

Jokowi tampaknya berupaya mereduksi atau menghapus distorsi kekuasaan tersebut melalui tindakan politik blusukan. Dia sukses memindah PKL yang memadati jalanan Solo tanpa kekerasan. Pun ketika Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta, ia sukses merapikan pasar Tanah Abang, mengeksekusi proyek transportasi publik MRT.

Namun, bagi sebagian kalangan langkah Jokowi maju sebagai capres RI 2014 telah menciderai demokrasi. Menurut Fahrul Muzaqqi, pengamat politik Universitas Airlangga dalam wawancara dengan KoPi, Jokowi secara prosedural tidak salah namun secara etika jelas tidak baik. Berbagai kalangan, terutama dari kubu lawan Jokowi menyebut pencapresan Jokowi sebagai keputusan tidak punya hati.

Seorang elite politik dari partai Islam yang tidak bersedia disebutkan namanya menyebut Jokowi telah lalai pada tanggung jawab dan janji ketika maju sebagai kandidat gubernur tahun 2012 lalu.

"Jokowi menyebabkan Jakarta jadi yatim. Meninggalkan begitu saja rakyat demi kekuasaan. Padahal dia sendiri waktu itu yang berjanji tidak akan maju sebagai capres dan tidak meninggalkan Jakarta".

Isu etika politik tidak menghambat laju Jokowi. Kini bahkan Jokowi berhasil merapat ke basis "hijau" dari kalangan Nadliyin dengan mendaulat Khofifah Indar Parawansa sebagai juru bicara pencapresannya. Selain itu, Jokowi akan mengambil kandidat cawapres dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), antara Mahfud MD atau Muhaimin Iskandar.

Pasangan antara Jokowi yang sekuler dengan kalangan Islam nadliyin akan menjadi poros kuat dan lengkap. Namun kandidat cawapres juga sangat mungkin diambil dari Golkar sebagai partai yang juga bersedia dalam koalisi Jokowi.

Prabowo

Prabowo Subianto, lebih dikenal dengan panggilan Prabowo, merupakan purnawirawan TNI. Prabowo merupakan elite militer yang dekat kalangan Islam pada masa kekuasaan Orde Baru. Karir militernya sangat pesat. Semasa menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopasus, Prabowo berhasil melakukan operasi penyelamatan sandera Mependuma oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Karir militer Prabowo terhenti pada tahun 1998 paska gerakan reformasi yang menjatuhkan Suharto. Beredar isu bahwa Prabowo menolak melakukan kudeta kekuasaan pada tahun 1998 sebagaimana Suharto melakukannya pada tahun 1965. Prabowo mendukung Habibie untuk bersiap menggantikan Suharto sebagai presiden RI.

Secara sosiologis kultural, Prabowo lahir dan tumbuh besar dalam lingkungan nasionalis. Ia merupakan cucu dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo pendiri BPUPKI, pendiri Bank Negara Indonesia, dan ketua DPA. Ayahnya sendiri adalah begawan ekonomi Indonesia semasa Orde Baru, Soemitro Djojohadikusumo.

Nasionalisme Prabowo terus berlanjut sampai periode demokrasi. Dia mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang membangun kesadaran nasionalisme, keyakinan sebagai identitas keindonesiaan dan memiliki harga diri di hadapan dunia internasional. Bangsa yang berdaulat secara ekonomi, politik, dan damai sebagai bangsa yang terhormat (sumber youtube).

Partai Gerindra mengajukan Prabowo sebagai kandidat capres RI 2014 yang akan berpasangan dengan Hatta Rajasa dari PAN (Partai Amanat Nasional) sebagai cawapres, yang juga menko ekonomi pemerintahan SBY. Poros Prabowo sendiri akan mendapatkan dukungan dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PAN, dan sangat mungkin Demokrat.


Siapa Menang?

Rakyat Indonesia akan menentukan figur politik seperti apa yang pantas dan dibutuhkan saat ini. Jokowi dan Prabowo merupakan dua figur pemimpin politik nasional yang memiliki akar dan sejarah politik berbeda. Jika ingin model politik blusukan tanpa jarak maka pilih Jokowi. Jika ingin figur pemimpin politik yang bergaya tegas militer dan berkonsep kedaulatan nasional maka pilih Prabowo.

Menurut Djayadi Hanan, pengamat politik dari Universitas Paramadina, kemenangan akan banyak ditentukan oleh dinamika kampanye. Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa popularitas Jokowi masih di angka 47 persen sedangkan Prabowo 30 persen. Prabowo masih tertinggal 17 persen.

Penulis buku Presidenalisme Multipartai itu menjelaskan bahwa Jokowi masih dipersepsi unggul dari sisi kejujuran, amanah, peduli pada rakyat dan mampu memimpin. Sedangkan Prabowo unggul dalam aspek tegas dan berbiwabawa.

"Tapi jujur amanah dan peduli pada rakyat adalah kualitas paling penting menurut pemilih" Jelas doktor jebolan ilmu politik dari Ohio University ini.

Catatan penting bagi rakyat Indonesia bahwa Jokowi dan Prabowo harus berada dalam evaluasi kritis. Keduanya adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Masyarakat Indonesia tidak boleh mempertaruhkan masa depan namun perlu menciptakan masa depan.*

 

*Litbang KoPi

back to top