Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

PP No 78 Tahun 2015 itu demi melayani Kapitalisme

vinlandshore.com vinlandshore.com

Jogjakarta-KoPi| Buruh meyakini rumusan penghitungan Upah Minimum propinsi (UMP) tidak mensejahterakan buruh justru semakin membuat buruh sengsara. Ketua Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Yogyakarta, Restu memaparkan semangat PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan terang-terangan berpihak kepada pengusaha. Terlihat di dalam PP Pengupahan buruh tidak dilibatkan.

Selama ini buruh dianggap sebagai objek produksi setara dengan biaya produksi yang harus ditekan. Dengan menekan gaji buruh sama dengan menekan biaya produksi yang dikeluaran oleh pengusaha.
“Buruh dijadikan objek, bukan subjek produksi. Pengusaha berusaha menekan biaya produksi dengan upah ditekan serendah-rendahnya,” jelas Restu.

Begitupun dengan rumusan UMP berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional tidak mensejahterakan gaji buruh. Dalam selebaran FPBI Yogyakarta, menjelaskan laju inflasi nasional maksimal mencapai 3,6% pada tahun 2015.

Sedangkan menurut Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi nasional hanya akan mencapai 4,9%. Sehingga kenaikan upah maksimal 8,5%. Sementara Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan upah bakal lebih lambat lagi karena pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,7%.

Sehingga merujuk pada PP Pengupahan cara menghitung upah ke depan, UMK tahun depan = UMK tahun berjalan x (UMK tahun berjalan (inflasi + pertumbuhan ekonomi)). Misal upah minimum Kabupaten Sleman sekarang Rp 1,2 juta. jadi UMP tahun depan= Rp 1,2 juta x ( 3,6%+ 4,9%))= Rp 1,2 juta x 8,5%= Rp 102.000. Sehingga upah minimum 2016 untuk Kabupaten Sleman Rp 1,2 juta + Rp 102.000 = Rp 1. 320.000.
“Kenaikan sedikit, jelas tidak cukup, apalagi harga cenderung naik, namanya harga kebutuhan tidak bakal turun yang ada tambah naik,” jelas Restu.

Selain pakar perburuhan UGM, Prof. Ari Hernawan menambahkan formulasi penghitungan upah tersebut berlaku nasional tanpa mempertimbagkan perbedaan harga kebutuhan pokok di setiap daerah yang tentu berbeda-beda.

“Pengupahan itu ditentukan darah bersangkutan sekarang disamakan, padahal beda-beda, anda bayangkan pertumbuhan ekonomi setiap daerah beda-beda, di satu daerah itu besar, di sini tidak, laju inflasi rata-rata. Ketika di Irian, di Jogja beda kan, nah ya itu terjadi kecemburuan di lain daerah,” kata Prof. Ari. |Winda Efanur FS|

Perkembangan gaji buruh selama 10 tahun terakhir

Tahun Rata-rata UMP Rata-rata Kenaikan UMP % Laju kenaikan UMP per 3 tahun % Keterangan
2005 507.697      
2006 602.702 15,76    
2007 673261 10,48    
2008 743.174 9,40 11,88 Kenaikan rata-rata 2006-2008
2009 841.529 11,68    
2010 908.824 7,40    
2011 988.829 8,09 9,06 Kenaikan rata-rata 2009-2012
2012 1.088.903 9,19    
2013 1.296.908 16,03    
2014 1.506.231 13,89 13,04 Kenaikan rata-rata 2012-2015
         

 

back to top