Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Politisi PDIP: Soeharto tidak layak jadi pahlawan nasional

Politisi PDIP: Soeharto tidak layak jadi pahlawan nasional

Jogjakarta-KoPi| Menjelang Hari Pahlawan kemarin, Himpunan Masyarakat Peduli Indonesia (HMPI), pimpinan Hutomo Manda Putra meminta pemerintah mengajukan mantan Presiden RI Soeharto menjadi Pahlawan Nasional. Sayangnya, permohonan itu tidak diluluskan. Bagi banyak masyarakat, Soeharto menjadi sosok yang kontroversi. Satu sisi, banyak orang memujinya sebagai peletak dasar pembangunan Indonesia. Di sisi lain, Soeharto merupakan pendosa politik yang harus dibungkam.

Politisi PDIP Yogyakarta, Bambang Praswanto, misalnya, mengakui keberhasilan gemilang Seoharto sangat kentara pada hasil pembangunan Indonesia, sehingga tak aneh masyarakat menjulukinya ‘Bapak Pembangunan Nasional. Konsep pembangunan masa Soeharto mempunyai arah jelas, berjalan sistematis dan terencana baik, dengan mendasarkan pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Program-program pembangunan terinci dalam Repelita I-IV.

Namun Bambang menyanyangkan modal dari pembangunan tersebut berasal dari dana hutang. Yang lambat laun justru menjadi bumerang bagi bangsa Indoensia. Sejak permulaan masa Soeharto sekitar tahun 1967, Soeharto telah membuka kesempatan modal asing bercokol di Indonesia dengan menggantungkan pembangunan pada modal asing.

Bambang memandang kegagalan pembangunan Soeharto, hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi semata. Sedangkan aspek pembangunan mental karakter dan budaya bangsa terabaikan. 

“Sangat orientasi ekonomi, tapi pembangunan bangsa tidak hanya bertumpu pada pembangunan karakter bangsa, yang saat ini 2015 orang berikir ulang, bahwa pembangunan yang kita lakukan sekarang itu, kurang pas. Dari hasil pembangunan tadi Indonesia terpuruk, secara ekonomi, produk dari asing itu luar biasa. Dahulu kita punya bahan makan lokal yang dominan saat ini diganti dengan produk luar, semaunya menggarap Indonesia di bidang ekonomi,” papar aktivis era Soeharto itu saat ditemui tanggal 8 November 2015.

Menurut Bambang, akibat ketidakjelasan itu, tahun 1995 Indonesia mulai melambaikan tangan kepada IMF, karena tidak mampu membayar hutang luar negeri yang menggunung. Menurut data, hutang luar negeri pada waktu itu mencapa Rp 3,5 ribu triliun, dengan perhitungan setahun APBN pun tidak cukup membayar bunganya.

Melihat fakta sejarah ini, Bambang mempertanyakan kapasitas Soeharto menjadi pahlawan nasional. Pasalnya bagi Bambang, konteks pahlawan, seorang sosok yang berhasil membangun karakter Indoensia lebih baik, sarat nilai gotong-royong, berdikari yang tidak mudah dipermainkan asing.

“Kalu kita bilang dijajah asing, bukan secara fisik, dijajah ekonomi, dijajah secara budaya itu menuurt saya lebih menyakitkan lagi. Perbedaan kita tahun 1945, berjuang untuk kemerdekaan. Sekarang mestinya, yang disebut pahlawan, kita membuat bangsa kita tidak inlander bangsa yang terpuruk dijajah asing,” kata Ketua DPD PDIP DIY ini.

Tanggapan keluarga Soeharto

suharto

Secara terpisah, perwakilan keluarga Soeharto, Aryo Winoto tidak berkomentar banyak, pihak keluarga menyerahkan keputusan persoalan gelar pahlawan kepada keputusan negara dan masyarakat.

“Ini hak negara, dan masyarakat. Kami lihat Pak Harto mengabdi kepada negara tidak berpamrih kepada apapun, tidak berharap kepada sesatu, ini ikhlas, tidak ada harapan sesuatu,” papar keponakan Soeharto melalui telepon.

Sejauh ini gelar pahlawan tidak menjadi persoalan penting bagi keluarga. Pasalnya masyarakat bebas menilai Seoharto dari berbagi sudut pandang baik positif maupun negatif.

Aryo memahami dalam kacamata politik yang sarat kepentingan Soeharto bisa dicintai sekaligus dibenci oleh masyarakat Indonesia yang majemuk. “Baik dari Si A, belum tentu baik menuurt Si B tentang Pak Harto, kami mempersilahkan saja dari kacamata mana menilai,”.

Sementara berasarkan hasil angket yang disebar koranopini.com, yang disebar ke delapan kampus besar di Jogjakarta seperti UGM, UMY, UPN UNY, UIN, UAD, Sanata Dharma dan Unriyo, menunjukan sekitar 52% mahasiswa memilki kesan baik terhadap Soeharto. Sekitar 48% setuju Soeharto mejadi pahlawan nasional.

Mengenai hal, ini, Aryo berterimakasih terhadap aprsiasi baik dari mahasiswa. Namun Aryo tetap menegaskan, “Jasa yang harus diberikan dari ketentuan negara, kita apresiasi (kalau diberikan), Kalau gak, juga ngga masalah,”.|Winda Efanur FS|

 

back to top