Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Politiknya kaum pecundang

ilustrasi: whattotype.blogspot.com ilustrasi: whattotype.blogspot.com
Demokrasi bukanlah sistem sempurna namun sampai saat ini masih menjadi sistem paling mungkin dan baik untuk diterapkan di Indonesia. Perjalanan demokrasi Indonesia sejak tahun 1998 sangat berliku. Ilmuwan politik pernah menggunakan istilah "perpetuated transition of democracy" untuk negeri ini. Tandanya adalah reproduksi politik uang, korupsi merajalela, kekerasan antar kelompok, dan lembeknya birokrasi.

Mengapa Indonesia mengalami tansisi demokrasi berkepanjangan? Paling tidak ada dua faktor determinan, yaitu desain lembaga demokrasi dan agensi atau aktor-aktor dalam politik demokrasi.

Desain lembaga demokrasi Indonesia bisa dilihat pada sistem pemerintahan presidensiil, pemilu yang terbuka, multi partai, dan lembaga-lembaga penegakan hukum. Masih banyak masalah pada desain lembaga demokrasi tersebut. Misal sistem pemerintahan presidensiil masih dikontrol, diawasi bahkan disandera oleh model koalisi parpol berbasis kepentingan sesaat.

Presiden Indonesia terpilih secara langsung namun partai pengusung tidak cukup dominan di parlemen. Pilihannya, pada pengalaman pemerintahan SBY, koalisi parpol dibentuk dalam pemerintahan eksekutif. Koalisi berbasis pada kepentingan taktis semata, yaitu mendapat jatah jabatan kekuasaan. Pada situasi ini presiden sering gamang, tidak bisa tegas, dan lemah karena harus berkompromi dengan parpol-parpol dalam koalisinya.

Pemimpin politik pada level provinsi dan kabupaten/kota tidak banyak berbeda. Mereka dipilih langsung oleh rakyat namun hambatan terjadi pada koalisi parpol tingkat daerah yang kadang menjadi predator kebijakan negara. Gagasan pilkada tidak langsung (oleh DPRD) bisa memecahkan kebuntuan tersebut?

Pemilihan kepala daerah oleh DPRD, bukan dipilih langsung rakyat, sedang menjadi bahan perdebatan sangat alot dan keras. Sebagian kalangan melihatnya sebagai upaya menjegal presiden terpilih Joko Widodo. Sebab kalkulasi politik yang ada sistem pilkada tidak langsung menguntungkan koalisi Merah Putih Gerindra, PAN, PPP, PKS, dan Demokrat.

Terlepas dari perdebatan pilkada langsung atau tidak langsung, bangsa ini sedang diuji dengan kondisi transisi demokrasi berkepanjangan. Jika para agensi demokrasi berpolitik dengan budaya pecundang, atau melakukan tindakan politik karena dendam, sakit hati dan kebencian maka bangsa ini akan terus berada di jalur perpetuated transition of democracy. Rakyat selalu jadi korbannya.

 

back to top