Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Politik uang akan meningkat tahun ini

Politik uang akan meningkat tahun ini

Jogja-KoPi│Politik uang diprediksi akan meningkat lebih dari 50-60% tahun ini, setelah sebelumnya sebesar 48% di tahun 2009, Kamis (9/2).

Ketua LSI dan Pakar Komunikasi Politik, Kuskridho Ambardi, M.A, Ph.D dalam Analisis Demografis PILKADA di Indonesia, PUKAT, memprediksi bahwa politik uang akan selalu meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2009 diketahui terdapat sebesar 48% masyarakat Indonesia yang menerima politik uang.

“Kemungkinan besar pada tahun ini akan lebih dari 50-60%,” tuturnya.

Faktor politik uang dapat menjadi hal yang penting dalam situasi tertentu. “Politik uang akan menjadi penting ketika selisih jumlah suara antar kandidat kecil. Semakin kecil selisih suara antar kandidat, semakin penting politik uang,” katanya.

Sedangkan, selisih suara sendiri diperoleh kandidat dari survey. “Kandidat akan mengetahui berapa selisih suara yang akan diperolehnya dengan kandidat lain. Jika selisihnya kecil, maka kandidat akan menggunakan politik uang,” jelasnya.

Di sisi lain, terdapat akar kultural dan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari politik uang. “APBD yang diambil untuk dibagikan ke masyarakat, untuk membantu masyarakat tidak dapat dikatakan sebagai korupsi. Pembagian kekayaan pribadi dan publik belum biasa dilakukan di Indonesia,” jelasnya lagi.

Untuk menekan politik uang diperlukan adanya kampanye besar-besaran dari KPK yang menyatakan bahwa politik uang adalah korupsi. “Perlu adanya kampanye besar-besaran dari KPK untuk menyatakan politik uang itu korupsi,” pungkasnya.

back to top