Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

PMII Tarbiyah UIN Kalijaga lakukan protes di Hari Tenaga Kerja Nasional

PMII Tarbiyah UIN Kalijaga lakukan protes di Hari Tenaga Kerja Nasional

Jogja-KoPi| PMII Rayon Wisma Tradisi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adakan aksi peringatan Hari Tenaga Kerja Nasional, bertempat di pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (20/2).

Nahdi, Koordinator utama aksi mengatakan bahwa hingga saat ini masih banyak pekerja yang tidak mendapatkan perlakuan yang layak meskipun sudah ada peraturan perundang-undangnya.

"Peraturan seakan hanya dijadikan temeng birokrasi untuk menutupi setiap kebijakan busuk yang membunuh rakyat, seperti UU No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan," tambahnya.

Selain itu, ketenagakerjaan yang dijalankan di Indonesia juga dirasa tidak relevan dengan PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan. "UMP pada dasarnya tidak sesuai dengan jerih payah dan kebutuhan hidup manusia di tempat tinggalnya," tutur Nahdi.

Ketenagakerjaan yang banyak menggunakan tenaga kerja perempuan yang dibayar murah dan sering menjadi korban kekerasan juga tidak sesuai dengan PP No 78 tahun 2015.

"Padahal sesuai pasal 88  pekerja berhak memperoleh Pengadilan yang memenuhi penghidupan yang layak, serta pasal 91 mengatakan bahwa penetapan upah melibatkan pihak terkait," jelas Nahdi.

Pada aksi kali ini PMII Rayon Wisma Tradisi Fakultas Ilmu Tarbiyah menutut menolak diskrimanasi terhadap pekerja, menolak PP No 78 tahun 2015 yang bertentangan dengan UU No 13 tahun 2003. Selain itu juga menutut kenaikan UMP pada setiap wilayah, menghapus sistem outsourcing, serta memberikan jalinan perlindungan terhadap TKI di luar negeri.

back to top