Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Pilkada Merangin dipastikan Juni 2018

Pilkada Merangin dipastikan Juni 2018

Merangin-KoPi| Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Merangin memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Merangin akan dilangsungkan pada Juni 2018.

Hal tersebut seperti diungkapkan Iron Sahroni Ketua KPUD Kabupaten Merangin saat dijumpai di kantor KPUD kabupaten Merangin.

"Pemilihan Bupati Merangin akan dilansungkan Juni 2018 mendatang, akan tetapi tahapan akan dimulai 2017," ujarnya, Iron ketua KPUD Kabupaten Merangin.

Namun untuk sementara ini, hari dan tanggalnya belum dipastikan secara jelas tentang pelaksanaan pemilihan bupati ini.

"Penentuan hari dan tanggalnya masih menunggu peraturan KPU. Namun untuk bulan dan tahunnya, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, kalau tidak ada perubahan regulasi sudah dipastikan, yaitu pada bulan Juni tahun 2018," tambahnya.

Iron Sahroni mengatakan mekanisme pemilihan kepala daerah ini akan mengikuti perubahan UU baru no 10 tahun 2014 di mana pada UU yang baru tersebut para calon di berikan waktu kampanye 3 sampai 4 bulan.

“Kalau biasanya para calon diberikan waktu kampanye hanya 14 hari, namun undang – undang KPU terbaru bahwa waktu kampanye di berikan tiga hari sesudah penetapan calon dan berahir kampanye tiga hari sebelum pemilihan,”jelasnya.

Iron juga menambahkan, pilkada serentak gelombang ke empat pada 2020 untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Pilkada serentak gelombang kelima pada 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan pada Februari 2017.

Berikutnya, pilkada serentak gelombang ke enam pada 2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2018. provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, untuk seterusnya dilakukan kembali tiap lima tahun sekali.

Sedangkan jika bupati dan wakil bupati kembali mencalonkan diri tentunya ada kekosongan di tengah pemerintahan,untuk itu masalah cuti belum di jelaskan secara rinci pada UU no 10 tahun 2016 tersebut.

“Belum ada penjelasan secara rinci terkait hal tersebut, akan tetapi untuk mengisi tugas tersebut akan di tunjuk secara lansung oleh gubernur, namun untuk para calon sudah di jelaskan tidak bole memakai pasilitas pemerintahan,”bebernya.

Sementara untuk calon perorangan, minimal harus di dukung 8 , 5 persen jumlah DPT.

“Jumlah DPT kita di Merangin waktu Pilbub kemarin sebesar 242,065. Jika calon perorangan harus mendapat dukungan minimal 8, 5 persen. Berarti calon perorangan harus mendapat dukungan sekitar 20 ribu. Minimal jumlah dukungan 50 persen dari jumlah kecamatan,”tukasnya.

Sedangkan jika calon tersebut dari Anggota Polri, anggota dewan, kalangan PNS dan TNI kandidfat tersebut cukup melampirkan surat pengunduran diri dari intansi terkait.

“Jika ada calon seperti ini maka pada undang – undang yang baru ini para calon cukup melampirkan surat pengunduran diri,”tutupnya. |Charles

back to top