Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Petisi online terbukti tidak efektif

Petisi online terbukti tidak efektif

Sleman-KoPi| Direksi Manager Center for Digital Society (CfDS) FISIPOL, Dedy Parmadi mengungkapkan Petisi online tidak efektif terkait dengan pengambilan kebijakan pada pemerintah. Berdasarkan data dan kajian CfDS terkait petisi online yang diambil dari situs Change.org dari 1.521 petisi yang diambil oleh CfDS hanya 4 petisi yang berhasil di Follow Up atau ditanggapi oleh pemerintah.

Padahal berdasarkan data yang diiambil selama Februari 2016 sampai Februari 2017, CfDRS menemukan sebanyak 1124 petisi ditujukan ke pemerintah.

"Sasaran petisi ke pemerintah merupakan yang terbanyak, namun dari rentan waktu satu tahun itu hanya 4 petisi atau 0,26% yang menang atau ditanggapi pemerintah," ujar Dedy, Kamis (23/3).

Empat petisi yang menang tesebut berjudul Belenggu gajah di KBS akhirnya dilepas dengan jumlah pendukung 4.818 pada bulan tahun 2017, Presiden Jokowi tolak remisi koruptor dengan jumlah pendukung 11.221 pada bulan September 2016,Gloria Akhirnya ditugaskan Turunkan Bendera di Istana Presiden dengan jumlah pendukung 25.129 pada bulan Agustus 2016, dan terakhir berhasil penyu dan hiunya dilepaskan dengan pendukung 4.863.

Menurut Dedy Parmadi, dari keempat petisi tersebut, faktor kemenangan dari petisi bukan dari angka pendukung yang banyak. Namun lewat kejelasan dari petisi serta seberapa spesifik petisi itu ditunjukkan. Dedy juga menambahkan petisi-petisi yang menang ini juga diikuti oleh aksi atau kampanye yang mendorong petisi tersebut.

"Petisi itu tidak selalu menang dengan pendukung yang banyak, namun juga seberapa jelas petisi itu ditunjukkan, semisal ke pemerintah lalu dispesifikan ke lembaga mana, dinas mana dan seterusnya," jelasnya.

Berkaitan dengam penyuaraan suara masyarakat, Dedy memaparkan masyarakat awam sudah mampu dalam menyampaikan suaranya lewat petisi-petisi online. Namun, sistem penampungan suara inilah yang menjadi permasalahan karena pemerintah dirasa belum mampu menampung suara masyarkat.

Dedy menemukan baru DKI Jakarta yang memiliki data center atau sistem penerimaan suara atau keluhan yang dinilai efektif pada proses pengambillan kebijakan. Dedy berharap agar pemerintah dapat mengikuti langkah Jakarta terkait dengan penampungan suara masyarakat.

"Di Jakarta semua data keluhan atau masukkan masyarakat dari media digital,seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya dikumpulkan jadi satu dan dijadikan data center. Kemudian data center ini akan diberikan ke Gubernur DKI pada proses pengambilan kebijakan di Jakarta," imbuh Dedy.

Dedy dalam pungkasnya menilai sistem Parlemen Digital yang berupa pengambilan petisi online mempunyai pengaruh yang kecil dan tidak jauh beda dengan Parlemen Senayan atau Parlemen Jalanan (Demo) pada pengambilan kebijakan. Dedy menambahkan perlu ada refleksi terhadap signfikansi perkembangan konsep demokrasi digital Indonesia yang terjadi saat ini.

"Pemerintah perlu membuat sistem baru untuk menghadapi parlemen digital,sampai saat ini belum ada yang mengurus parlemen digital," pungkasnya. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top