Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Perusahaan tidak daftarkan buruh ke BPJS, LBH anggap pemerintah abai

Perusahaan tidak daftarkan buruh ke BPJS, LBH anggap pemerintah abai

Jogja-KoPi| Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBHY) mendesak agar pemerintah melakukan upaya melindungi buruh dengan memberikan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan. Hal ini disampaikan dalam siaran perss-nya di Kantor LBH Yogyakata, Senin (9/11) setelah kejadian buruk yang menimpa Feri Ferdianto, buruh proyek PT Sarana Bangun Perkasa yang tengah menggarap Hartono Mall.

Feri, buruh asal Purwodadi, mengalami kecelakaan kerja saat tengah lembur pada 5 Agustus 2015 lalu. Akibat terjatuh dari lantai 5 ke lantai 3 tersebut Feri mengalami cidera fatal dan harus menjalani operasi di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta dengan biaya Rp. 53.000.000;

Menurut pihak LBH, biaya itu terlalu tinggi bagi Feri dan keluarganya yang berpengahsilan sangat sederhana. Sementara itu pihak perusahaan tidak menyertakan Feri dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

“Seharusnya perusahaan mendaftarkan dan menarik iuran maka beban itu tidak perlu ditanggung oleh keluarganya. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 pasal 27 ayat (1) pihak perusahaan bertanggung jawab secara penuh, terhadap hak pekerja seperti yang di alami Feri setara dengan jaminan kecelakaan kerja dari BPJS. Di sini, tampak bahwa peran negara dalam hal ini Dinas Ketanagakerjaan dan Transmingrasi, sampai hari ini masih gagal dalam melindungi buruh,” demikian pendapat LBH Yogyakarta. |Adhib

back to top