Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Pertumbuhan Plus Public Service

Pertumbuhan Plus Public Service

Oleh : M. Rizki Pratama

Salah satu ciri Developing Country yang melekat pada Indonesia adalah eksploitasi sumber daya alam (SDA) secara masif tanpa keseimbangan dalam menjaga keberlanjutan alam dan umat manusia, bahkan hampir 69 kali Republik ini mengulang kemerdekaan, paradigma pembangunan masih berfokus pada pembangunan fisik serta pertumbuhan ekonomi yang nyata tak mampu merembes secara lateral kepada kantong rakyat akibatnya akumulasi kapital hanya dinikmati kalangan top.

Hal tesebut kontras, ketika para founding father Republik bersepakat membuat konstitusi yang menjamin setiap hak dasar warga negara untuk sejahtera (welfare state). Pembuktian yang sering dilakukan oleh pemerintah dalam keberhasilan pertumbuhan ekonomi adalah melalui angka, misalkan berdasarkan rilis BPS (2014) menunjukkan Indonesia mengalami peningkatan dan berada rata-rata 5,85 persen dalam kurun waktu 2008-2013 yang menyebabkan Indonesia digandang-gandang sebagai emerging and growth-leading economy, kemudian memasuki tahun 2014 hingga triwulan-I ekonomi Indonesia tumbuh hingga 5,21 persen, akan tetapi keberhasilan tersebut tidak diimbangi dengan pemerataan hasil pembangunan, disparitas si kaya dan si miskin makin lebar.

Data Indeks gini Indonesia dari tahun 2004 hingga tahun 2013 menunjukan trend yang mengkhawatirkan dan bahkan pada tahun 2013 menunjukkan angka 0,413 yang merupakan angka terbesar. Perlu dikaji ulang bahwa pertumbuhan ekonomi selama melebihkan akumulasi kapital bertumpuk pada segelintir individu yang menguasai 90 persen ekonomi nasional  padahal jumlah mereka minor bila dibandingkan dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menguasai penyerapan kerja hingga 90 persen.


Thomas Piketty dalam buku Capital in 21 century (2014) memberikan pendapat bahwa Growth can harm some groups while benefiting others. Pendapat ini menunjukkan bahwa memang pertumbuhan pada dasarnya tidak dapat diandalkan mandiri untuk menciptakan kesejahteraan justru malah sebaliknya, ekonomi yang tidak adil ! Menjawab ini tentu pemerintah selalu berpegang pada teori trickle down economy yang sudah dikritik oleh ekonom peraih nobel Joseph Stiglitz  (2011) the riches accruing to the top have come at the expense of those down below. Jadi tetap saja rembesan ekonomi tak pernah turun ke bawah dan mencekik masyarakat, bahkan Stiglitz  mengungkapkan berdasarkan fakta di Amerika Serikat bahwa regulasi dan hukum dalam suasana inequality justru hanya datang dari kalangan top jauh dari kalangan bawah. 


Dalam era liberal tentu pemangku kebijakan sulit untuk lepas dari perdagangan bebas dan arus globalisasi yang sangat terbuka dalam persaingan akibatnya pasti ada pihak yang kalah dalam kompetisi, negara harus mengambil tanggung jawab sesuai amanat konstitusi untuk melindungi segenap rakyat. Piketty, masih dalam buku yang sama memberikan saran untuk menurunkan angka akumulasi kapital di golongan gemuk daripada meningkatkan pendapatan di golongan miskin untuk memerangi inequality.

Menurut hemat kami juga harus ada sistem yang menjamin golongan rentan dan tidak mampu agar tidak terjerembab dalam jurang kemiskinan atau sistem yang mampu menjamin agar mereka tidak semakin miskin. Pemerintah harus memberikan kepastian tersedianya barang-barang publik yang non-rival dan non-excudable untuk mengantisipasi kegagalan pasar dan jangan sampai terjadi double jeopardy (kegagalan pasar plus kegagalan pemerintah). Melalui tersedianya public service terutama dalam pelayanan kebutuhan dasar tentu negara yang tak ingin sepenuhnya terjerumus dalam paradigma liberal, urgen untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat secara optimal untuk melindungi mereka sekaligus untuk melindungi keberlangsungan suatu bangsa.

Pemerataan Pelayanan Publik

Salah satu trend kini adalah kualitas pembangunan bertumpu pada kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat melalui pembukaan pintu pada investasi dan pembangunan infrastruktur dengan paradigma equality. Pemerintah sendiri telah memiliki Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Banyak kritik tajam terutama kentalnya proses percepatan pembangunan dengan eksploitasi SDA di koridor ekonomi nasional. Maka seharusnya equality tidak melupakan pemerataan pada layanan publik sebab selain mengalami disparitas pendapatan antara kaya dan miskin serta antar daerah terutama pulau Jawa dengan luar pulau Jawa, sistem pelayanan publik di Indonesia juga terjangkit disparitas kualitas pelayanan publik.

Memang pada awal tahun pemerintah sudah sudah meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu cara penyediaan pembiayaan kesehatan murah bagi masyarakat, akan tetapi sampai saat ini tidak ada jaminan kualitas layanan yang merata. Meskipun terdapat layanan yang sudah dibangun akan tetapi kualitas tetap tanda tanya besar.

Masalah pelayanan publik memang rumit apabila pemerintah tak mampu menggeser pertumbuhan ke arah pembangunan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada satu sektor saja, tidak sekedar mengeksploitasi tapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan publik terutama pelayanan kebutuhan dasar, akan tetapi kembali ke awal MP3EI masih condong ke arah liberal yang free fight, dengan tetap mengandalkan investasi asing dan usaha besar, tentu hal tersebut tak akan dapat me-leverage kompetensi SDM dan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

Pendapat Dexter Whitfield dalam buku public service or corporate welfare (2001) kembali mengingatkan kita tentang fungsi negara untuk melindungi dan meregulasi masyarakat States have also acted to regulate monopolies  and afford consumer protection in the provision of goods and services.


-M. Rizki Pratama, alumnus Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNAIR, Pemerhati Pelayanan Publik









 

back to top