Menu
Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

Prev Next

Perspektif masyarakat Indonesia sempit saat melihat Human Traficking

Perspektif masyarakat Indonesia sempit saat melihat Human Traficking
Sleman-KoPi| Komisi Perlindungan Kemanusiaan Antar Negara ASEAN menilai isu perdagangan manusia masih lemah dan kurang ditanggapi oleh Negara Indonesia.
 
Dr. Dinna Wisnu Wakil Indonesia dari komisi ASEAN atau disingkat AICHR (Asean Intergorvernmental Commision on Human Rights) mengatakan bahwa masyarakat indonesia sendiri memiliki persepektif yang cukup sempit saat melihat kasus perdagangan manusia. 
 
Kebanyakan masyarakat lebih sering mengaitkan kasus ini dengan isu pelacuran atau kejahatan seksual.
 
"Isu perdagangan manusia ini masih sangat rendah dan itu ditunjukkan lewat beberapa orang yang melihat perdagangan manusia seperti yang ada di rumah bordir (Rumah pelacuran),"ujar Dinna saat mengisi Diskusi bertajuk The Politics of Producing Human Rights: Tantangan Implementasi Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Manusia,di Ruang Seminar Timur FISIPOL UGM,Kamis (31/8).
 
Dr . Dinna pun menjelaskan kasus Perdagangan Manusia dekat kaitannya dengan istilah Traficking in Person, Perpindahan manusia dari satu tempat/negara ke tempat/negara lainnya. Namun dalam prakteknya ,Traficking ini menggunakan metode yang dinilai kurang manusiawi. 
 
Seperti menggunakan cara Intimidasi,Kekerasan hingga penyalahgunaan dari atasan ke bawahannya. Inilah yang disebutnya sebagai kasus Human Traficking.
 
"Yang lebih mengerikan adalah para pelaku juga sudah menyebarkan jejaringnya untuk menyebarkan metode serta mencari korbannya didalam dan diluar negeri,"jelas Dinna.
 
Lebih lanjut,Ia pun memastikan ujung dari kasus human traficking adalah eksploitasi berlebihan kepada Korban. Bentuk Eksploitasinya  bermacam-macam tidak melulu kejahatan seksual, seperti Penyiksaan, Pegawai asingyang  tidak digaji bertahun-bertahun, bahkan paling ekstrim pengambilan organ manusia (sering menimpa korban dari kalangan anak-anak). 
 
"Semua kasus human traficking ini nantinya mengarah ke perbudakan,"lanjutnya.
 
Melihat dilema dari penyempitan pandangan ini, Ia pun menghimbau kepada masyarakat dan negara Indonesia untuk membuka mata melihat kasus perdagangan manusia lebih luas lagi. 
 
Sementara itu dari akademisi UGM,Kepala Department Sosiologi Fakultas Ilmu Filsafat dan Politik(Fisipol ), Ari Sujito senada dengan Representatif AICHAR tersebut. Ia mengatakan kasus perdagangan manusia bukan sekedar pelanggaran HAM belaka. 
 
"Kita perlu mengubah kembali perspektif kita agar dapat menemukan perspektif baru.  Perdagangan manusia bukan hanya aspek HAM saja namun semua aspek kemanusiaan,"ujar Ari.
 
Ia pun berharap lewat diskusi ini yang digelar pihaknya, isu perdagangan manusia dapat terus dibicarakan baik itu dari masalahnya  hingga penemuan pemecahan masalahnya oleh aktivis sosial, Pemerintah, Mahasiswa dan juga Non Government Organization.| Syidiq Syaiful Ardli
 
back to top