Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Persaingan usaha tidak sehat muncul dari kebijakan pemerintah

Persaingan usaha tidak sehat muncul dari kebijakan pemerintah

Jogja-KoPi| Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Ir Muhammad Nawir Messi, MSc mengatakan KPPU mengalami keterhambatan dalam menegakkan kebijakan persaingan. Keterhambatan tersebut berada di regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah atau pusat.

Dalam kebijakan persaingan itu terdapat 3 komponen berupa Hukum Persaingan, Kontrol Merger Akuisisi yang nantinya mengarah ke monopoli pasar, dan Kebijakan Pemerintah. Muhammad Nawir menekankan kebijakan pemerintah merupakan salah satu komponen terpenting dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat.

"Misanya KPPU dapat mengatasi 500 sampai 1000 kasus kartel, namun jika kebijakan pemerintah tidak berpihak ke KPPU, maka akan sulit dalam menanganinya, kebijakan di sini juga termasuk teknis operasional," jelas Muhammad Nawir, di Hotel Melia Purosani, Kamis (9/3).

Muhammad Nawir juga mengatakan persaingan usaha tidak sehat tidak selalu muncul pada pelaku usaha, namun juga pada kebijakan pemerintah. Nawir menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang tidak berpihak ke KPPU dapat mengganggu usaha KPPU menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Salah satu upaya KPPU dalam menanganinya adalah dengan menggunakan daftar periksa kebijakan persaingan Usaha atau Competition Checklist yang disusun KPPU. Competition Checklist merupakan daftar periksa yang memudahkan KPPU dalam menguji keselarasan kebijakan atau regulasi yang sudah atau sedang disusun oleh kementerian dan lembaga dengan prinsip-prinsip persaingan Usaha.

KPPU juga bermaksud melakukan advokasi kepada pemerintah DIY agar menggunakan Competition Checklist dalam setiap perumusan kebijakan di Pemerintah DIY.

Sri Sultan Hamengkubuwono ke X sendiri juga membenarkan bahwa praktik persaingan usaha tidak sehat juga muncul dari kebijakan pemerintah. Sebagai bentuk dukungannya, Sultan berharap agar setiap Unit kerja dan Surat Ketetapan Pemerintah Daerah (SKPD) menggunakan Competition Checklist untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah yang akan dan sudah disusun.

"Dengan menggunakan daftar periksa kebijakan persaingan usaha KPPU,maka diharapkan setiap Unit dan SKPD melakukan policy check listrik atas setiap kebijakan itu," jelas Gubenur DIY. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top