Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Persaingan usaha tidak sehat muncul dari kebijakan pemerintah

Persaingan usaha tidak sehat muncul dari kebijakan pemerintah

Jogja-KoPi| Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Ir Muhammad Nawir Messi, MSc mengatakan KPPU mengalami keterhambatan dalam menegakkan kebijakan persaingan. Keterhambatan tersebut berada di regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah atau pusat.

Dalam kebijakan persaingan itu terdapat 3 komponen berupa Hukum Persaingan, Kontrol Merger Akuisisi yang nantinya mengarah ke monopoli pasar, dan Kebijakan Pemerintah. Muhammad Nawir menekankan kebijakan pemerintah merupakan salah satu komponen terpenting dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat.

"Misanya KPPU dapat mengatasi 500 sampai 1000 kasus kartel, namun jika kebijakan pemerintah tidak berpihak ke KPPU, maka akan sulit dalam menanganinya, kebijakan di sini juga termasuk teknis operasional," jelas Muhammad Nawir, di Hotel Melia Purosani, Kamis (9/3).

Muhammad Nawir juga mengatakan persaingan usaha tidak sehat tidak selalu muncul pada pelaku usaha, namun juga pada kebijakan pemerintah. Nawir menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang tidak berpihak ke KPPU dapat mengganggu usaha KPPU menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Salah satu upaya KPPU dalam menanganinya adalah dengan menggunakan daftar periksa kebijakan persaingan Usaha atau Competition Checklist yang disusun KPPU. Competition Checklist merupakan daftar periksa yang memudahkan KPPU dalam menguji keselarasan kebijakan atau regulasi yang sudah atau sedang disusun oleh kementerian dan lembaga dengan prinsip-prinsip persaingan Usaha.

KPPU juga bermaksud melakukan advokasi kepada pemerintah DIY agar menggunakan Competition Checklist dalam setiap perumusan kebijakan di Pemerintah DIY.

Sri Sultan Hamengkubuwono ke X sendiri juga membenarkan bahwa praktik persaingan usaha tidak sehat juga muncul dari kebijakan pemerintah. Sebagai bentuk dukungannya, Sultan berharap agar setiap Unit kerja dan Surat Ketetapan Pemerintah Daerah (SKPD) menggunakan Competition Checklist untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah yang akan dan sudah disusun.

"Dengan menggunakan daftar periksa kebijakan persaingan usaha KPPU,maka diharapkan setiap Unit dan SKPD melakukan policy check listrik atas setiap kebijakan itu," jelas Gubenur DIY. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top