Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Perpres uang muka mobil pejabat bukti ada mafia dalam pemerintah

Perpres uang muka mobil pejabat bukti ada mafia dalam pemerintah
Surabaya – KoPi | Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo menyebut terbitnya pasal mengenai uang muka pembelian mobil bagi pejabat ini merupakan indikasi dominasi pasar dalam ruang kebijakan publik. Seharusnya pengusaha dan kapitalis hanya melayani kebijakan. Tapi yang terjadi sekarang sebaliknya, di mana pasar mempengaruhi kebijakan.
Suko bahkan mengatakan ada intervensi dari mafia-mafia bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

“Bisa jadi ini adalah ulah mafia otomotif untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah,” ungkapnya pada KoranOpini.

Fenomena di mana pemilik modal berusaha masuk ke dalam pemerintah sebenarnya merupakan kisah lama. Namun dalam isu pengesahan Perpres ini menjadi bukti bahwa pemerintah kebobolan dalam memutuskan kebijakan.

“Para pengambil kebijakan internal tidak cukup mampu menjaga kebijakan pemerintahan dengan baik. Mereka membiarkan pemerintahan disusupi oleh kepentingan bisnis,” tegas Suko.

 

back to top