Menu
Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi | Balai Penyel...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi | Gunung Merap...

Prev Next

Perlu segera dilakukan bedah APBNP 2015,

Perlu segera dilakukan bedah APBNP 2015,

KONTRA (Komite Nasional Anti Korupsi Indonesia): Perlu segera dilakukan bedah APBNP 2015, agar jangan ada stigma issue KPK-POLRI hanya kamuflase dari pembentukan APBNP yang tidak pro-rakyat dan sarat praktek dugaan Korup & alokasi anggaran yang tidak proporsional, Pantau/Investigasi Kementerian dan DPR/Banggar.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembahasan APBNP 2015 telah di laksanakan, hal tersebut kita berharap agar apa yang menjadi harapan rakyat Indonesia dalam rangka percepatan pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan rakyat tercapai melalui alokasi APBNP yang akuntabel, transparan, dan proporsional.

Bahwasanya asal alokasi anggaran tersebut berasal dari uang rakyat, hutang juga kalau ada tentu kembalinya di bebankan kepada rakyat. Kita perlu menyadari bahwa praktek dan modus dalam alokasi anggaran yang berindikasi terjadinya korupsi sangat rawan mengingat sejumlah kasus korupsi terjadi akibat maraknya praktek realokasi dan regulasi anggaran tersebut, sebut saja beberapa kasus yang melibatkan anggota DPR dan pejabat negara di kementerian.

Kita ingin agar alokasi APBNP bermanfaat dan ada nilai fit-back bagi semua rakyat indonesia, sebagai motor penggerak ekonomi nasional dalam mencapai kesejahteraan rakyat, bukan di bagi secara tidak proporsional atas dasar ada sesuatu.

Begitu pula pada birokrasi sebagai kuasa pengguna anggaran agar hal tersebut memang seyogyanya untuk kemashalatan rakyat, bukan untuk atau yang untung hanya kelompok tertentu karena uang tersebut berasal dari rakyat sehingga asas manfaat juga harus dikembalikan kepada rakyat, karena seringkali kita dengar adanya istilah titip menitip program dari pihak tertentu yang sesungguhnya proporsionalitasnya alokasi anggaran tersebut jauh dari yang semestinya, di karenakan adanya sesuatu.

Kami koalisi aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Komite Nasional Anti Korupsi Indonesia, dalam waktu dekat kita akan mengadakan seminar dalam rangka membedah APBNP 2015, baik masing-masing alokasi untuk kementerian maupun komisi terkait. Terutama pada anggaran yang langsung bersentuhan dengan rakyat kecil, seperti di bidang pertanian, perkebunan, kelautan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan perhubungan. dll karena sektor ini kami anggap sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional untuk rakyat menengah ke bawah.

Betapa tidak bahwa selama ini banyak daerah yang mesti mendapatkan alokasi secara proporsional lebih tidak mendapatkan karena kurang back-up itu terjadi pembagian karena ada sesuatunya, karena hal tersebut bisa berindikasi pada tindak pidana korupsi.| Andi Awal Mangantarang|Kontra

back to top