Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Perlu segera dilakukan bedah APBNP 2015,

Perlu segera dilakukan bedah APBNP 2015,

KONTRA (Komite Nasional Anti Korupsi Indonesia): Perlu segera dilakukan bedah APBNP 2015, agar jangan ada stigma issue KPK-POLRI hanya kamuflase dari pembentukan APBNP yang tidak pro-rakyat dan sarat praktek dugaan Korup & alokasi anggaran yang tidak proporsional, Pantau/Investigasi Kementerian dan DPR/Banggar.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembahasan APBNP 2015 telah di laksanakan, hal tersebut kita berharap agar apa yang menjadi harapan rakyat Indonesia dalam rangka percepatan pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan rakyat tercapai melalui alokasi APBNP yang akuntabel, transparan, dan proporsional.

Bahwasanya asal alokasi anggaran tersebut berasal dari uang rakyat, hutang juga kalau ada tentu kembalinya di bebankan kepada rakyat. Kita perlu menyadari bahwa praktek dan modus dalam alokasi anggaran yang berindikasi terjadinya korupsi sangat rawan mengingat sejumlah kasus korupsi terjadi akibat maraknya praktek realokasi dan regulasi anggaran tersebut, sebut saja beberapa kasus yang melibatkan anggota DPR dan pejabat negara di kementerian.

Kita ingin agar alokasi APBNP bermanfaat dan ada nilai fit-back bagi semua rakyat indonesia, sebagai motor penggerak ekonomi nasional dalam mencapai kesejahteraan rakyat, bukan di bagi secara tidak proporsional atas dasar ada sesuatu.

Begitu pula pada birokrasi sebagai kuasa pengguna anggaran agar hal tersebut memang seyogyanya untuk kemashalatan rakyat, bukan untuk atau yang untung hanya kelompok tertentu karena uang tersebut berasal dari rakyat sehingga asas manfaat juga harus dikembalikan kepada rakyat, karena seringkali kita dengar adanya istilah titip menitip program dari pihak tertentu yang sesungguhnya proporsionalitasnya alokasi anggaran tersebut jauh dari yang semestinya, di karenakan adanya sesuatu.

Kami koalisi aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Komite Nasional Anti Korupsi Indonesia, dalam waktu dekat kita akan mengadakan seminar dalam rangka membedah APBNP 2015, baik masing-masing alokasi untuk kementerian maupun komisi terkait. Terutama pada anggaran yang langsung bersentuhan dengan rakyat kecil, seperti di bidang pertanian, perkebunan, kelautan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan perhubungan. dll karena sektor ini kami anggap sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional untuk rakyat menengah ke bawah.

Betapa tidak bahwa selama ini banyak daerah yang mesti mendapatkan alokasi secara proporsional lebih tidak mendapatkan karena kurang back-up itu terjadi pembagian karena ada sesuatunya, karena hal tersebut bisa berindikasi pada tindak pidana korupsi.| Andi Awal Mangantarang|Kontra

back to top