Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Perlu segera dilakukan bedah APBNP 2015,

Perlu segera dilakukan bedah APBNP 2015,

KONTRA (Komite Nasional Anti Korupsi Indonesia): Perlu segera dilakukan bedah APBNP 2015, agar jangan ada stigma issue KPK-POLRI hanya kamuflase dari pembentukan APBNP yang tidak pro-rakyat dan sarat praktek dugaan Korup & alokasi anggaran yang tidak proporsional, Pantau/Investigasi Kementerian dan DPR/Banggar.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembahasan APBNP 2015 telah di laksanakan, hal tersebut kita berharap agar apa yang menjadi harapan rakyat Indonesia dalam rangka percepatan pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan rakyat tercapai melalui alokasi APBNP yang akuntabel, transparan, dan proporsional.

Bahwasanya asal alokasi anggaran tersebut berasal dari uang rakyat, hutang juga kalau ada tentu kembalinya di bebankan kepada rakyat. Kita perlu menyadari bahwa praktek dan modus dalam alokasi anggaran yang berindikasi terjadinya korupsi sangat rawan mengingat sejumlah kasus korupsi terjadi akibat maraknya praktek realokasi dan regulasi anggaran tersebut, sebut saja beberapa kasus yang melibatkan anggota DPR dan pejabat negara di kementerian.

Kita ingin agar alokasi APBNP bermanfaat dan ada nilai fit-back bagi semua rakyat indonesia, sebagai motor penggerak ekonomi nasional dalam mencapai kesejahteraan rakyat, bukan di bagi secara tidak proporsional atas dasar ada sesuatu.

Begitu pula pada birokrasi sebagai kuasa pengguna anggaran agar hal tersebut memang seyogyanya untuk kemashalatan rakyat, bukan untuk atau yang untung hanya kelompok tertentu karena uang tersebut berasal dari rakyat sehingga asas manfaat juga harus dikembalikan kepada rakyat, karena seringkali kita dengar adanya istilah titip menitip program dari pihak tertentu yang sesungguhnya proporsionalitasnya alokasi anggaran tersebut jauh dari yang semestinya, di karenakan adanya sesuatu.

Kami koalisi aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Komite Nasional Anti Korupsi Indonesia, dalam waktu dekat kita akan mengadakan seminar dalam rangka membedah APBNP 2015, baik masing-masing alokasi untuk kementerian maupun komisi terkait. Terutama pada anggaran yang langsung bersentuhan dengan rakyat kecil, seperti di bidang pertanian, perkebunan, kelautan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan perhubungan. dll karena sektor ini kami anggap sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional untuk rakyat menengah ke bawah.

Betapa tidak bahwa selama ini banyak daerah yang mesti mendapatkan alokasi secara proporsional lebih tidak mendapatkan karena kurang back-up itu terjadi pembagian karena ada sesuatunya, karena hal tersebut bisa berindikasi pada tindak pidana korupsi.| Andi Awal Mangantarang|Kontra

back to top