Menu
Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Prev Next

Perjanijian RI-Australia 1997 dibawa ke pengadilan

Perjanijian RI-Australia 1997 dibawa ke pengadilan

Kupang-KoPi|Perjanjian RI-Australia 1997 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor sedang dipersiapkan tim ahli hukum dari Peduli Timor Barat untuk dimohonkan pembatalannya di Pengadilan Indonesia.

Perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997 di Perth-Australia Barat oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas dan Menteri Luar negeri Alexander Downer

Hal ini dikemukakan Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang,Sabtu (1/10).

Menurut mantan agen imigrasi Australia itu,Perjanjian RI-Australia 1997 tersebut sangat merugikan rakyat Indonesia di Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) antara lain adalah penguasaan Gugusan Pulau Pasir secara sepihak oleh Australia dan dijadikan nya sebagai cagar alam Australia.

Disamping itu kata peraih tunggal Civil Justice Award 2013 Australian Lawyer Aliance itu bahwa secara sephak pula Australia telah mengimplementasikan Perjanjian RI-Australia 1997 tersebut yang belum berlaku karena belum diratifikasi oleh kedua Parlemen. Padahal,sesuai dengan pasal 11 Perjanjian 1997 tersebut dengan tegas menyatakan “Perjanjian ini baru mulai berlaku pada saat pertukaran piagam-piagam ratifikasi”.

Selain itu kata dia,dasar pembatalan perjanjian RI-Australia 1997 dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip internasional dimana sebuah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak seharusnya memberi keuntungan atau manfaat bagi para pembuat perjanjian,namun fakta membuktikan bahwa Perjanjian ini hanya menguntungkan Australia semata dan rakyat Indonesia dirugikan dengan hanya menjadi pelengkap penderita dari perjanjian itu.

Menyinggung tentang pengadilan mana di Indonesia yang tepat untuk menyidangkan perkara ini, Ia mengatakan bahwa tim ahli hukum gabungan dari Indonesia dan Internasional sedang lakukan konsolidasi untuk menentukan nya dan dia berharap agar dalam waktu dekat kasus ini sudah didaftarkan untuk disidangkan di Pengadilan di Indonesia.Kami memiliki cukup banyak bukti dan saksi untuk dihadirkan di pengadilan,katanya menambahkan.

"Penulis buku Skandal Laut Timor Sebuah Berter Politik-Ekonomi Canberra itu melanjutkan bahwa yang pasti kasus Perjanjian RI-Australia 1997 ini tidak mungkin dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI karena perjanjian tersebut belum menjadi sebuah produk Undang-Undang", demikian Ferdi Tanoni. |Rudy

back to top