Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Perda Gepeng DIY masih memiliki kecacatan

Para gepeng psikotik di Panti Singgah Hafara, Tamantirto, Kasihan , Bantul Para gepeng psikotik di Panti Singgah Hafara, Tamantirto, Kasihan , Bantul

Jogjakarta-KoPi| Sudah genap satu tahun lamanya, pemerintah daerah DIY mencetuskan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan pengemis.

Namun hingga sampai saat ini implementasi dari Perda tentang Gepeng belum berjalan optimal. Beberapa gelandangan bahkan pengemis masih terlihat di tempat publik dan warung makan.

Sementara menurut salah satu penggagas Perda No. 1 Tahun 2014, Chabib Wibawa mengkritik Perda No. 1 Tahun 2014 masih memiliki kecacatan dari aspek implementasi maupun konten produk hukumnya.

Chabib Wibawa sejak awal  mendorong Pemda DIY membentuk payung hukum untuk mengatasi persoalan gelandangan dan pengemis. Chabib Cs turut aktif mengawal penggodokannya di DPRD DIY pada pertengahan tahun 2014 lalu.

“Dulu waktu masih digodok di DPRD DIY, saya orang lapangan yang jadi saya spionnya pemerintah untuk Perda itu di ketok palu. Harapannya perlu ada payung hukum yang jelas, sehingga penyelsaiannya masalah ini (gelandangan dan pengemis) jelas,” papar Chabib saat ditemui di Panti Singgah Hafara tanggal 3 November 2015.

Namun saat pembahasan Rapergub Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Chabib Cs tidak dilibatkan lagi dalam proses pembahasan. Chabib menilai alasan Pemda DIY tidak melibatkannya karena, dia mengkritisi beberapa pasal dari Rapergub yang nantinya menjadi Perda No. 1 Tahun 2014 menimbulkan kerancuan. Ketidakcocokan antara program dengan wewenang lembaga yang menanganinya.

“Tapi ada yang rancu, pas di ketok palu, saya mulai teriak keras, harusnya di pasal ini, harusnya LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), yang bergerak di bidang ini, jangan-jangan kalau tak bergerak di bidang ini nantinya jadi proyek, ini nanti ada di APBD I ini anggarannya banyak,” papar Chabib yang juga pembina Panti Singgah Hafara.

Hal lain yang menjadi sorotan Chabib program Desaku Menanti di Gunung Kidul amanat dari Perda No. 1 Tahun 2014 belum memilki fasilitas yang lengkap.

“Sudah adakah sekolahan di sana? Ada tempat ibadah, dan makam sosialnya di sana? Itu harus benar-benar dipikir dan ke manakah saudara kita yang non produktif (psikotik dan orang gila),” tambah Chabib mantan pemulung di Malioboro.

Secara terpisah Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Korban NAPZA Dinas Sosial DIY, Ir. Barid Wibawa menjelaskan produk Perda tentang Gepeng bentuk prestasi Pemda DIY, pasalnya dari 33 propinsi di Indonesia, baru propinsi DIY dan DKI Jakarta yang memiliki Perda tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Untuk program Desaku Menanti di Gunung Kidul Pemda Diy berupaya memberdayakan para gepeng dengan konsep pedesaan. “(Program ini) Mengembalikan gepeng ke desa dengan fasilitas penyuluhan dan pemberdayaan. Program Desaku Menanti baru ada di Jatim dan Jogja,” kata Ir. Barid.

Sejauh ini Ir. Barid mengajak masyarakat untuk mendukung implementasi Perda No 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. |Winda Efanur FS|

back to top